Militansi Pendukung Fanatik Dinilai Jadi Potensi Konflik saat Kampanye Rapat Umum

Potensi tersebut terjadi karena militansi pendukung yang sudah bercampur dengan fanatisme politik.

"Militansi sebenarnya bagus karena pendukung memiliki daya juang untuk memenangkan paslonnya. Namun, militansi beberapa pendukung saat ini sudah tercampur dengan fanatisme politik, maka gesekan konflik pada kampanye rapat umum akan terjadi," ujar Ari di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Fanatisme politik, lanjutnya, adalah situasi di mana pola pikir pendukung paslon tertentu yang sudah anti terhadap apa yang dilakukan lawan politiknya. Dengan demikian, fanatisme yang cenderung menyerang akan kian menajamkan polarisasi di masyarakat.

Untuk itu, Ari meminta para elite politik dan tim sukses kedua pasangan calon untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang simpatik saat kampanye rapat umum.

"Kita mohon para elite politik mengedepankan kampanye simpatik, gagasan kebangsaan, dan persatuan Indonesia. Janji dan program yang disampaikan saat kampanye dikemas dengan simpatik," ungkapnya kemudian.

Akan tetapi, seperti diungkapkan Ari, jika kampanye yang cenderung menyerang lebih banyak disampaikan kedua paslon, berpotensi menyulut emosional pendukung.

"Tempramental pendukung bisa terbakar, apalagi ketika paslon menyambangi masyarakat yang menolaknya," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pengundian zonasi kampanye untuk rapat umum peserta Pemilu 2019. Pengundian dilakukan pada Rabu (6/3/2019) di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada dua zonasi yang dibagi KPU, yaitu zonasi A dan B. Bola undian diambil secara serentak oleh perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan BPN Prabowo-Sandiaga Uno.

Hasilnya, Jokowi-Ma'ruf mendapat bola B. Sedangkan, tim Prabowo-Sandiaga mendapat bola A.

Artinya, pasangan capres cawapres Jokowi-Ma'ruf akan memulai kampanye rapat umum per 24 Maret di wilayah B, sementara pasangan Prabowo-Sandiaga memulai kampanye di wilayah A.

Mereka akan bertukar zonasi setiap dua hari sekali. Aturan ini adalah hasil revisi dari kesepakatan awal yang menyatakan pertukaran zonasi dilakukan setiap tiga hari sekali.