Salin Artikel

Pesan KPU untuk Peserta Pemilu 2019 Jelang Kampanye Akbar

Metode kampanye ini akan dimulai 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019.

Kampanye rapat umum memberikan kesempatan bagi peserta pemilu kampanye di tempat terbuka tanpa pembatasan jumlah massa.

"Kami harap, peserta pemilu memanfaatkan momentum kampanye rapat umum itu sebaik-baiknya silakan dimanfaatkan untuk merebut hati dan pikiran masyarakat," kata Wahyu saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2019).

Wahyu meminta peserta pemilu menghormati dan mematuhi hal-hal yang telah menjadi kesepakatan bersama terkait metode kampanye ini.

Pada kampanye rapat umum, diberlakukan sistem zonasi. Zonasi membagi 34 provinsi di Indonesia menjai dua, yaitu zona A dan zona B. Setiap zona terdiri dari 17 provinsi.

Berdasar sistem pengundian yang dilakukan KPU bersama perwakilan peserta pemilu beberapa waktu lalu, paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf beserta 10 parpol pendukung akan memulai kampanye rapat umum di zona B.

Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sanduaga dan 5 parpol pendukung ditambah Partai Garuda, akan memulai kampanye di zona A.

Mereka akan kampanye bergantian zona setiap dua hari sekali.

Jika dirunut, pada 24 dan 25 Maret 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf akan memulai kampanye di zona B, bersamaan dengan 10 partai politik.

Sementara itu, pada waktu yang sama, pasangan Prabowo-Sandiaga memulai kampanye di zona A, bersamaan dengan 6 partai politik.

Dua hari berikutnya, kedua kubu akan bertukar, begitu seterusnya hingga akhir masa kampanye rapat umum, 13 April 2019.

Wahyu mengingatkan peserta pemilu untuk tak melanggar pembagian zonasi yang telah disepakati.

"Jika tak taat zonasi berarti pelanggaran kampanye. Nanti akan ditangani oleh Bawaslu," ujar Wahyu.

Sistem zonasi hanya berlaku untuk kampanye rapat umum. Bersamaan dengan itu, peserta pemilu masih bisa menjalankan 8 metode kampanye lainnya.

"Metode kampanye yang jalan terus itu misalanya pertemuan tertutup, penyebaran kampanye, alat peraga, dan lain-lain. Itu semua jalan terus dan tidak terikat dengan zona-zona," kata Wahyu. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/15/23271981/pesan-kpu-untuk-peserta-pemilu-2019-jelang-kampanye-akbar

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke