Salin Artikel

Kemenkes Tunda Penghapusan 2 Obat Kanker

Sebagai tambahan informasi, kedua obat tersebut diberikan untuk penderita kanker kolorektal metastasis atau stadium lanjut.

"Sudah ditunda menunggu nanti hasil kajian," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, berdasarkan keterangan Kemenkes yang disampaikan ke Kompas.com, Jumat (15/3/2019).

Menurut dia, penghapusan obat ini telah dipertimbangkan, salah satunya dengan dilakukannya penelitian oleh ahli untuk melihat keefektifan obat tersebut.

Nila mengatakan, pemberian obat Bevacixumab dan Cetuximab yang memiliki harga tergolong tinggi masih dapat ditanggung oleh pemerintah, asalkan terdapat bukti manfaat obat yang dapat memperpanjang usia pasien.

"Pada waktu itu kita sudah bicara dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), organisasi profesi, perhimpunan dokter-dokter yang melakukan kemoterapi, (dan lainnya)," ujar Nila.

"Semua setuju untuk ini (kedua obat tersebut) tidak diberikan. Tetapi ada ikatan dokter bedah digestif yang mengatakan bahwa itu obat masih (berpengaruh) positif. Kami minta standar dan bukti bahwa memang itu ada (pengaruh positifnya). Akan kami perhitungkan atau bicarakan kembali," kata dia.

Meskipun begitu, Nila menjamin obat standar untuk penyintas kanker kolorektal akan tetap diberikan.

Sama seperti kasus sebelumnya, pemerintah pernah berencana untuk menghapus obat kanker Trastuzumab. Obat jenis ini diberikan untuk penderita kanker payudara HER2 positif 3.

Namun, pada akhirnya pemberian obat kepada penderita kanker HER2 positif 3 tetap dijamin oleh pemerintah.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/15/15591291/kemenkes-tunda-penghapusan-2-obat-kanker

Terkini Lainnya

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke