Salin Artikel

Presiden Jokowi dan Finalis Puteri Indonesia Bahas Generasi Milenial

Ketua Dewan Pembina Yayasan Putri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani mengatakan, para finalis sudah diberikan pembekalan politik selama dikarantina.

"Pembekalan politik perlu karena anak-anak ini adalah generasi milenial, mereka kita tanamkan pengetahuan bahwa jangan sampai mereka ini golput. Mereka harus menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara," kata Putri Kus Wardani saat membuka pertemuan.

Selain itu, Putri juga menyebut bahwa para finalis yang datang dari seluruh daerah di Indonesia ini telah diberi pembekalan anti hoaks. Yayasan Putri Indonesia bahkan sempat mengundang Direktur Cyber Crime Polri untuk memberikan pembekalan.

"Saat ini sedang marak sekali penyebaran hoaks yang tidak terkendali. Dan bagaimana cara mereka mengetahui dan mengendalikan itu. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama terutama di generasi muda," kata Putri.

Usai Putri menyampaikan kata sambutan, pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi tertutup dari awak media. Putri Indonesia 2019 Frederika Alexis Cull menyebut dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Jokowi banyak bicara soal generasi milenial.

"Saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan bertemu presiden Joko Widodo. Dan kita sempat bicara tentang program terutama fokus dia kepada generasi milenial. Karena generasi ini sangat penting buat masa depan Indonesia, agar masa depan kita bisa menjadi lebih maju, kuat," kata Frederika usai pertemuan.

Sebelum pertemuan, Jokowi sempat berfoto dengan ke-44 finalis Putri Indonesia di tangga pintu utama Istana Bogor. Turut hadir juga Miss Universe 2018 Catriona Elisa Magnayon Gray. Adapun Jokowi dalam pertemuan ini didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/11/15044011/presiden-jokowi-dan-finalis-puteri-indonesia-bahas-generasi-milenial

Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke