Tanggapi Isu Delegitimasi Penyelenggara Pemilu, TKN Anggap KPU Profesional

Hal itu disampaikan Ace menanggapi isu adanya upaya delegitimasi KPU oleh pihak-pihak tertentu.

"Syarat demokrasi adalah bahwa ada penyelenggara pemilu yang punya netralitas. Sejauh yang kami pantau, bahwa penyelenggara pemilu sekarang relatif lebih menunjukkan profesionalitasnya," ujar Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Ia mengatakan saat ini kewenangan KPU dibatasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bisa membatalkan sejumlah putusan KPU. Demikian pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bisa memberi sanksi komisioner KPU yang dianggap berat sebelah.

"Ada lapisan tertentu yang membuat KPU tidak lagi melakukan keberpihakan. Jadi kami menduga ada upaya yang sistematis untuk melakukan delegitimasi ini dengan cara menyampaikan narasi yang menurut kami sangat tendesi mengarah kepada alibi kekalahan," ujar Ace.

"Oleh karena itu kami sangat menyesalkan jika ada pihak-pihak yang berupaya melakukan delegitimasi terhadap Pemilu 2019," lanjut dia.

Sebelumnya seperti dikutip dari Tribunnews.com, Amien Rais berjanji akan mengaudit forensik IT KPU pada awal April mendatang.

Amien akan datang ditemani pasukan IT Prabowo-Sandi untuk meminta audit forensik tersebut ke KPU.

"Saya peringatkan awal April tim adil makmur akan datang dengan full force IT nya. kita akan meminta audit forensik audit terakhir," kata Amien di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, (1/3/2019).

Menurut Amien, KPU harus bersedia diaudit. Apabila tidak, maka KPU memang berniat curang memanipulasi sistem IT-nya.

"Kalau enggak mau berarti memang ada niat curang ya. Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak sekalipun gejala-gejala itu sudah kelewatan, terang benderang. Tapi kita masih husnuzon. kita masih ada agak baik sangka," katanya.

Amien mengatakan pihaknya mensinyalir adanya kecurangan karena ada 31 juta DPT ganda. Selain itu adanya temuan KTP yang berceceran di sejumlah tempat.

"Sudah ada 31 juta (DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. Kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah ke sungai ke tong sampah dan berceceran di jalan. ini apa-apaan," kata dia.