Salin Artikel

Profil Andi Arief, dari Aktivis 'Kiri', Anak Buah SBY, hingga Cuitan Kontroversial...

Ia dikabarkan ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkotika Polri, Minggu (3/3/2019).

Andi Arief dikenal publik menekuni dunia politik sejak tingkat bawah. Dikutip dari berbagai sumber, pria kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 20 November 1970, itu mengawali karier politik sebagai aktivis prodemokrasi pada era 1990-an.

Andi bergabung di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dahulu beraliran sosialis. Mereka menentang kekuasaan Presiden Soeharto yang dinilai sewenang-wenang dan korup.

Di SMID, Andi sempat menjabat sebagai ketua, yakni pada 1996.

Andi dan kawan-kawan pun dinilai mengancam Orde Baru. Pada 1998, ketika gerakan Reformasi bergelora, Andi beserta sejumlah aktivis sempat menjadi korban penculikan dua bulan sebelum jatuhnya Soeharto. Namun, ia adalah salah satu yang dilepaskan.

Sempat tidak termonitor aktivitas politiknya pasca-Reformasi, nama Andi muncul kembali di publik pada 2004 menjelang pemilihan umum.

Andi menempatkan diri sebagai salah satu pimpinan organisasi relawan yang menyokong elektabilitas salah satu kandidat pemilu, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pilihan politik Andi kala itu sempat diprotes kalangan aktivis mengingat latar belakang SBY berasal dari militer dan memiliki kaitan dengan sejumlah kasus HAM masa lalu.

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan SBY-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu 2004, karier Andi semakin bersinar. Secara bertahap, ia diberikan sejumlah posisi, antara lain dari Komisaris PT Pos Indonesia hingga staf khusus presiden.

Kariernya di politik juga demikian pesat. Ia sampai dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat hingga saat ini.

Kontroversial

Dalam dinamika Pemilu 2019 ini, Andi beberapa kali menyita perhatian publik. Ia kerap kali melontarkan pernyataan bernuansa sensasi sekaligus mengundang kontroversi di media sosial.

Contohnya, ketika Prabowo Subianto mengumumkan calon wakil presiden pendampingnya di Pilpres 2019, tepatnya Rabu (8/8/2018), Andi mengatakan, Partai Demokrat terancam batal berkoalisi dengan Partai Gerindra dan kawan-kawan.

Sebab, Prabowo dinilai mengakomodasi politik transaksional dalam hal menentukan cawapres sehingga kesepakatan politik dengan Demokrat yang sebelumnya sudah menjadi komitmen terancam tidak jadi dilaksanakan. Saking kesalnya, Andi menyebut Prabowo sebagai jenderal yang lebih mementingkan uang.

Bahkan, ia mengaku partainya menolak kedatangan Prabowo ke kediaman SBY pada Rabu malam.

"Padahal, untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional, tapi dilihat siapa calon yang harus menang. Itu yang membuat saya menyebutnya jadi jenderal kardus. Jenderal kardus itu jenderal yang enggak mau mikir, artinya uang adalah segalanya," kata Andi di akun Twitter-nya.

Cuitan kontroversial itu berbuntut panjang. Kasus itu sampai diusut Bawaslu dan hingga saat ini belum dinyatakan dihentikan pengusutannya.

Cuitan kontroversial lain dari Andi ialah mengenai surat suara dari China di Terminal Tanjung Priok.

Pada Rabu (2/1/2019), ia menulis di akun Twitter-nya, "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar."

Andi kemudian menghapus cuitan itu. Belakangan, KPU, Bawaslu, dan Bea Cukai turun tangan mengecek cuitan Andi dan sudah dinyatakan bahwa kabar yang diungkapkan Andi itu hanyalah hoaks.

Kini, penangkapan Andi lantaran kasus narkoba membuka babak baru bagi kariernya ke depan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/04/16521621/profil-andi-arief-dari-aktivis-kiri-anak-buah-sby-hingga-cuitan

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke