Salin Artikel

Politisi PKS Keberatan dengan Penghadangan Kampanye terhadap Prabowo-Sandi

Salah satu penghadangan itu terjadi saat Sandiaga berkampanye di Tabanan, Bali, pada Minggu (24/2/2019). Warga menolak Sandiaga karena telah mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Saya sebetulnya mempermasalahkan kenapa pihak-pihak tertentu di Bali menolak dan kemudian tidak memungkinkan Pak Sandi untuk berkampanye di Tabanan, dan di beberapa tempat dengan alasan mereka sudah punya pilihan," tutur Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

"Tapi kan tidak semua orang sudah pilihan," sambung dia.

Selain itu, kampanye tak seharusnya dihadang apabila kandidat tersebut sudah mendapatkan izin untuk berkampanye.

Hidayat pun khawatir kejadian itu akan menjadi preseden buruk bagi daerah lain dan memicu peristiwa serupa.

"Kalau ini dibiarkan saya khawatir akan menjadi preseden yang sangat buruk. Di tempat yang lain bsia terjadi sebaliknya dan saya tidak mengharapkan hal yang semacam itu," terangnya.

Oleh karena itu, ia berharap para timses kedua kubu dapat mengimbau pendukungnya untuk terbuka terhadap kandidat yang hadir.

Berdasarkan keterangan tertulis, Sandiaga sebelumnya batal berkampanye di wilayah Kabupaten Tabanan, Bali, Minggu (24/2/2019). Sebab, ada surat pernyataan beredar yang diterima timnya.

Surat tersebut menyebut warga menolak Sandiaga karena telah mendukung Jokowi-Ma'ruf.  Sandiaga mengikuti isi surat tersebut karena ingin suasana berlangsung kondusif.

"Saya ingin pastikan kondisi Bali kondusif karena pariwisata itu membutuhkan situasi politik dan keamanan yang stabil. Jadi, kehadiran saya ke sini (Bali) kan atas undangan masyarakat Tabanan. Kalau masyarakat lain ada yang berkeberatan tentunya kita hormati," kata Sandiaga.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/28/16141261/politisi-pks-keberatan-dengan-penghadangan-kampanye-terhadap-prabowo-sandi

Terkini Lainnya

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke