Salin Artikel

Politisi PKS Keberatan dengan Penghadangan Kampanye terhadap Prabowo-Sandi

Salah satu penghadangan itu terjadi saat Sandiaga berkampanye di Tabanan, Bali, pada Minggu (24/2/2019). Warga menolak Sandiaga karena telah mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Saya sebetulnya mempermasalahkan kenapa pihak-pihak tertentu di Bali menolak dan kemudian tidak memungkinkan Pak Sandi untuk berkampanye di Tabanan, dan di beberapa tempat dengan alasan mereka sudah punya pilihan," tutur Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

"Tapi kan tidak semua orang sudah pilihan," sambung dia.

Selain itu, kampanye tak seharusnya dihadang apabila kandidat tersebut sudah mendapatkan izin untuk berkampanye.

Hidayat pun khawatir kejadian itu akan menjadi preseden buruk bagi daerah lain dan memicu peristiwa serupa.

"Kalau ini dibiarkan saya khawatir akan menjadi preseden yang sangat buruk. Di tempat yang lain bsia terjadi sebaliknya dan saya tidak mengharapkan hal yang semacam itu," terangnya.

Oleh karena itu, ia berharap para timses kedua kubu dapat mengimbau pendukungnya untuk terbuka terhadap kandidat yang hadir.

Berdasarkan keterangan tertulis, Sandiaga sebelumnya batal berkampanye di wilayah Kabupaten Tabanan, Bali, Minggu (24/2/2019). Sebab, ada surat pernyataan beredar yang diterima timnya.

Surat tersebut menyebut warga menolak Sandiaga karena telah mendukung Jokowi-Ma'ruf.  Sandiaga mengikuti isi surat tersebut karena ingin suasana berlangsung kondusif.

"Saya ingin pastikan kondisi Bali kondusif karena pariwisata itu membutuhkan situasi politik dan keamanan yang stabil. Jadi, kehadiran saya ke sini (Bali) kan atas undangan masyarakat Tabanan. Kalau masyarakat lain ada yang berkeberatan tentunya kita hormati," kata Sandiaga.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/28/16141261/politisi-pks-keberatan-dengan-penghadangan-kampanye-terhadap-prabowo-sandi

Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke