Salin Artikel

Panelis Akan Kirim Rumusan Isu yang Tak Muncul di Debat ke Capres

Daftar rumusan isu itu berkaitan dengan tema debat kedua pilpres, yaitu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Sejumlah isu ini tidak muncul lantaran dari total pertanyaan debat yang dibuat panelis, hanya ada segelintir pertanyaan yang dimunculkan melalui mekanisme undian.

"Beberapa isu strategis itu belum sempat dibahas dalam debat. Artinya tidak sempat menjadi pertanyaan yang diperdebatkan oleh para kandidat," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

"Maka isu strtageis itu akan diserahkan kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02," sambungnya.

Menurut Arief, rumusan isu tersebut dapat dijadikan referensi bagi kedua pasangan calon untuk membuat kebijakan ke depan.

Sekretaris panelis debat kedua pilpres yang juga Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati mengatakan, sejumlah isu yang belum muncul di debat kedua misalnya soal Freeport.

Menurut panelis, Freeport menyisakan sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan, seperti masalah buruh, lingkungan hidup, sosial, hingga lingkungan adat.

Ada juga soal tentang permasalahan lingkungan, seperti penataan ruang yang terintegrasi darat dan laut, memiliki perspektif bencana dan juga memperhatikan batas batas ekologis.

Isu lain yang belum muncul adalah soal impor pangan dan limbah.

"Satu lagi misalnya terkait dengan riset dan development yang terkait dengan renewable energy. Kita kan sebagai negara yang terdampak perubahan iklim masih banyak menggunakan energi fosil," ujar Nur Hidyati.

"Bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan meningkatkan renewable energy," sambungnya.

Nur Hidayati menegaskan daftar rumusan isu yang belum muncul itu akan diberika ke tim kampanye kedua paslon dalam waktu debat.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/21/06132611/panelis-akan-kirim-rumusan-isu-yang-tak-muncul-di-debat-ke-capres

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke