Timses Prabowo: Protes Kami Wajar karena Kaget dengan Pertanyaan Pak Jokowi

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019).

Menurut Priyo, ada potensi Jokowi melanggar tata tertib debat. Ia menilai, pernyataan tersebut telah menyerang lawan debatnya secara personal.

"Debat kemarin saya agak prihatin karena ada potensi Pak Jokowi melanggar tata tertib debat yang salah satu poinnya adalah tidak dibolehkan untuk menyerang pribadi," ujar Priyo dalam sebuah diskusi di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).

Priyo mengakui, pihaknya melayangkan protes di tengah debat. Pihaknya menilai, Jokowi telah menyerang pribadi Prabowo.

Protes tersebut disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menanggapi protes itu, kata Priyo, KPU dan Bawaslu menyatakan akan membahas pernyataan Jokowi itu.

"Itu kenapa kemarin sempat ada sebagian dari kami terus terang sampaikan protes kepada KPU dengan terukur dan santun. Kami sampaikan lho ini ditegur atau tidak. Setelah jawaban itu, kami cukupkan saat itu. Itu protes wajar karena kita kaget dengan pertanyaan dari Pak Jokowi mengenai penguasaan lahan," kata Priyo.

Di sisi lain, Priyo menilai, Jokowi tidak memahami soal penguasaan lahan. Ratusan ribu lahan  tersebut bukan berstatus hak milik Prabowo, melainkan hak guna usaha (HGU) yang sewaktu-waktu dapat diambil alih oleh negara.

"Tapi sebenarnya pernyataan Pak jokowi itu Ada kekacauan dalam memahami definisi. Yang benar itu bukan hak milik tapi HGU yang dimiliki oleh perusahaan di mana Pak Prabowo dan banyak teman-teman pengusaha nasional itu bergabung di situ," kata dia.

Pernyataan yang jadi polemik

Sebelumnya, Jokowi mengungkap lahan milik Probowo setelah rivalnya tersebut mengomentari program sertifikasi lahan milik rakyat.

Prabowo mengatakan, program pembagian sertifikat tersebut memang menarik dan populer. Namun, menurut dia, program itu hanya menguntungkan satu atau dua generasi.

Di sisi lain, kata Prabowo, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah hingga 3,5 juta setiap tahun, sementara luas tanah tidak bertambah.

"Jadi, kalau bapak bangga dengan bagi-bagi 12 juta, 20 juta (sertifikat), pada saatnya tidak ada lagi lahan untuk dibagi. Bagaimana nanti masa depan anak cucu kita," ucap Prabowo.

Jika dirinya terpilih menjadi presiden, Prabowo berjanji akan mewujudkan Pasal 33 UUD 1945, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jokowi kemudian mengomentari pernyataan Prabowo. Ia menekankan bahwa sekitar 2,6 juta tanah produktif tersebut tidak diberikan untuk kelompok kaya.

Ia lalu menyebut lahan yang dimiliki Prabowo.

"Kita tidak berikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," kata Jokowi.

Menjawab pernyataan Jokowi, Prabowo mengakui menguasai lahan tersebut. Namun, Prabowo mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.