Salin Artikel

KPU Gelar Sosialisasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas

Sosialisasi ini dinilai penting untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya di pemilu serentak 17 April 2019 nanti.

"Sosialisasi ini penting bagi kita semua agar kita, khususnya para penyandang disabilitas, tahu nanti bagaimana caranya nanti ketika pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) harus menemui siapa," kata Kepala Biro Teknis dan Hukum KPU RI, Nur Syarifah, di kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Di hadapan ratusan penyandang disabilitas yang hadir, Nur menyampaikan sejumlah informasi terkait pemilu.

Misalnya, akan ada lima surat suara yang dicoblos, perbedaan kode warna setiap surat suara, hingga calon-calon yang dapat dipilih di pemilu, mulai dari caleg DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, hingga capres-cawapres.

Nur juga mengajak para penyandang disabilitas untuk mengenal dan menelusuri rekam jejak calon pemimpinnya, baik pasangan capres-cawapres maupun calon legislatif.

Hal ini penting, kata Nur, supaya pemilih tak menghabiskan waktu yang lama saat mencoblos di bilik suara.

Sosialisasi ini disambut baik oleh para penyandang disabilitas yang hadir.

Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI), Vincent Mariano, yang juga hadir dalam acara, menilai, sosialisasi ini membantu penyandang disabilitas untuk mendapat hak yang sama dalam pemilu.

"Ini bentuk perhatian pemerintah terutama KPU agar pemilih disabilitas memiliki hak yang sama dengan pemilih nondisabilitas. Seperti kita ketahui untuk pemilih disabilitas itu banyak hambatan yang mereka alami, dan itu perlu dipahami dan direspon oleh pihak KPU," kata Vincent.

Untuk diketahui, berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), ada 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas. Jumlah tersebut terdiri dari 83.182 tunadaksa, 166.364 tunanetra, 249.546 tunarungu, 332.728 tunagrahita dan 415.910 penyandang disabilitas lainya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/12041301/kpu-gelar-sosialisasi-pemilu-untuk-penyandang-disabilitas

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke