7 Keterangan Eni Maulani soal Idrus, Novanto, dan "Fee" Proyek PLTU

Politisi Golkar itu bersaksi untuk terdakwa Idrus Marham yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Dalam keterangannya, Eni menguraikan peran masing-masing orang yang terlibat dalam penerimaan fee terkait proyek pembangunan PLTU Riau 1.

Dua di antaranya yakni Idrus dan mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Golkar  Setya Novanto.

Berikut 7 keterangan Eni selama persidangan:

1. Idrus berpesan hati-hati terhadap Novanto

Eni mengatakan, terdakwa Idrus Marham sejak awal sudah mengingatkan agar dia berhati-hati saat berurusan dengan Setya Novanto.

"Pak Idrus bilang, 'Hati-hati. Nanti kalau ada apa-apa, kamu saja yang disalahkan'," ujar Eni kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Eni, sebelumnya dia bercerita kepada Idrus bahwa dia diminta oleh Setya Novanto untuk membantu pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan proyek PLTU. Saat itu, Novanto masih menjabat sebagai ketua DPR.

Kemudian, menurut Eni, Novanto memberitahu bahwa Kotjo akan memberikan fee, yakni uang 1,5 juta dollar Amerika Serikat dan saham.

"Saya enggak tahu apa Pak Idrus tahu Pak Novanto suka bagimana-bagaimana. Jadi sejak awal saya sudah di-warning," kata Eni.

2. Idrus cocok gantikan Novanto

Eni mengatakan, Idrus Marham adalah kader yang paling cocok menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto.

Menurut Eni, penilaiannya itu menjadi alasan mengapa ia mau meminta uang kepada pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Menurut Eni, selain berpengalaman dalam berorganisasi, Idrus juga banyak berjasa bagi partai berlambang pohon beringin itu.

Eni kemudian meminta 3 juta dollar AS kepada Kotjo. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk pengondisian di internal partai. Tujuannya, agar tidak dilakukan musyawarah nasional dan partai mengangkat Idrus sebagai ketua umum.

Namun, menurut Eni, pemberian uang dibatalkan. Sebab, rapat pleno Partai Golkar sepakat memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai.

4. Eni ditunjuk jadi pimpinan Komisi VII DPR

Eni mengaku sengaja ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng.

Eni ditugaskan Mekeng untuk mengawal agar pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

Menurut Eni, dia dan Kotjo membuat janji untuk datang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Namun, saat tiba di rumah Airlangga, Eni melihat sudah ada Sekjen Golkar Idrus Marham dan Mekeng.

Dalam pertemuan itu, Kotjo menjelaskan proyek di Tanjung Jati Jepara, dan proyek PLTU Riau 1 dan Riau 2.

Untuk itu, Eni akan diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Komisi VII membidangi masalah energi yang salah satu mitra kerjanya adalah PT PLN Persero.

5. Eni bandingkan Idrus dan Novanto

Eni mengatakan bahwa sejak awal dia berharap Idrus Marham mendapatkan fee atas proyek PLTU Riau 1. Menurut Eni, Idrus selalu diperlakukan tidak adil dalam mendapatkan keuntungan terkait proyek.

Eni kemudian membandingkan Idrus dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

"Saya tidak pernah lihat sesuatu Pak Idrus dapat apa-apa, seperti Pak Setya Novanto yang dapat banyak proyek," ujar Eni.

"Bagaimana rasa keadilannya, Bang Idrus Sekjen partai besar, kerja siang malam, tapi tidak dapat apa-apa," kata Eni.

6. Kasus suap diinisiasi Novanto

Menurut Eni, awalnya Setya Novanto mempertemukan dia dengan Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam pertemuan di Gedung Nusantara DPR, Novanto menyampaikan kepada Eni agar membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. Kemudian, Novanto memberitahu bahwa Kotjo akan memberikan fee.

"Pak Novanto menjanjikan saya 1,5 juta dollar Amerika Serikat dan diberikan saham," kata Eni.

Menurut Eni, setelah Novanto terlibat kasus korupsi, Idrus diangkat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar.

Selanjutnya, Eni memberitahu Idrus mengenai rencana pemberian uang dari Kotjo.

7. Uang untuk Munaslub dan pilkada

Eni mengaku mendapatkan uang Rp 4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Sebagian uang itu digunakan untuk keperluan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Sementara itu, menurut Eni, sebagian uang lagi digunakan untuk membiayai keperluan suaminya yang mengikuti pemilihan bupati di Temanggung.