KLHK Pastikan Miliki Kajian dalam Penurunan Status Cagar Alam Kawah Kamojang dan Gunung Papandayan

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE) Wiratno menanggapi protes yang dilontarkan sejumlah aktivis.

"Kajiannya ada oleh pakar, melibatkan berbagai pihak," tutur Wiratno saat dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (24/1/2019).

Menurut Wiratno, munculnya protes tersebut dapat disebabkan karena belum adanya komunikasi antara Kementerian LHK dengan para aktivis maupun masyarakat.

Oleh karena itu, ke depannya mereka akan lebih melibatkan aktivis maupun masyarakat.

Wiratno mengatakan, aktivis maupun masyarakat dapat dilibatkan dalam pembicaraan terkait penurunan status serupa.

"Ke depan ya kita kalau mau melibatkan aktivis biar tahu. Sebenarnya masyarakat dilibatkan juga," ujar dia.

Sebelumnya, sebanyak 100 organisasi lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat menolak SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018.

SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup ini berisi tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektare dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektare.

“Status keduanya diubah menjadi Taman Wisata Alam. Kami menolak dan menuntut pencabutan SK,” ujar Koordinator Aliansi Cagar Alam Jabar, Kidung Saujana kepada Kompas.com di Bandung, Rabu (23/1/2019).

Kidung menjelaskan, penurunan status akan mengganggu ekosistem, baik keberadaan flora dan fauna maupun ancaman bencana alam.

Selain alasan pariwisata, pihaknya mencium ada intervensi dari perusahaan yang berkepentingan dengan dibukanya cagar alam. Sebab, dengan status cagar alam, tidak boleh ada kegiatan, bahkan untuk mendaki gunung sekalipun.

“Kami harus berjuang. Karena informasi yang kami dapat ada beberapa status cagar alam yang akan diturunkan. Kalau ini kami biarkan, hal serupa akan terus terjadi,” kata Kidung.

Apalagi, penurunan status tersebut baru diketahui pihaknya awal tahun ini. Bahkan, berbagai kajian yang disebutkan dalam SK tersebut tidak diketahuinya.

“Padahal kami sudah bekerjasama lima tahun bersama instansi pemerintah itu,” tuturnya.