Mahfud MD: Kedua Paslon Tak Punya Strategi Baru untuk Penegakan Hukum

"Catatan kemarin dari masalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, tidak ada yang baru," tutur Mahfud dalam sebuah acara diskusi bertajuk "Menakar Komitmen Capres/Cawapres terhadap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi", di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Catatan itu disampaikan Mahfud terkait debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang diselenggarakan pada Kamis (17/1/2019) dengan tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

"Isunya dari periode ke periode itu saja, dari tahun 2004, 2009, 2014, sekarang, itu lagi. Sehingga harapan baru untuk strategi baru saya belum lihat," lanjut dia.

Mahfud berpandangan, kedua paslon melihat permasalahan di bidang hukum hanya pada ranah pengadilan.

Padahal, akar masalahnya terletak pada birokrasi yang telah dikuasai oleh kekuatan politik. Namun, akar masalah dalam bidang hukum tersebut tidak dibahas kedua paslon, apalagi memberikan ide terkait penyelesaiannya.

"Birokrasinya dikoooptasi oleh kekuatan politik. Apa yang dijanjikan untuk selesaikan ini oleh dua pasangan calon? Tidak ada. Padahal di situ masalahnya serius," jelasnya.

Kritik lainnya adalah terkait kelanjutan atau penindakan atas suatu laporan. Ia mengatakan, sebuah tindakan kriminal tidak akan terselesaikan tanpa ada kelanjutannya dari aparat penegak hukum.

Kedua paslon, kata Mahfud, belum ada yang mengungkapkan cara memberantas pengaruh politik maupun uang dalam penindakan sebuah perkara.

"Tidak pernah ada yang bisa jelaskan bagaimana bisa selesaikan permasalahan di polisi ini karena laporan itu kadang tidak jalan, sering tidak transparan sejak dulu. Terutama kalau itu sudah menyangkut dua kekuatan politik," tutur dia.

Ia mengatakan, realisasi dari janji-janji yang diungkapkan saat debat seringkali dipertanyakan, termasuk dalam bidang politik.

Faktornya, menurut Mahfud, adalah kedua kubu memiliki catatan dalam bidang hukum sehingga keduanya memiliki kepentingan untuk "lari" dari hukum tersebut.

"Barisan pendukung politik yang dukung, semuanya punya masalah hukum. Yang ikut Pak Prabowo koruptornya banyak, yang ikut Pak Jokowi sama banyaknya, dan mereka punya kepentingan untuk tidak ditindak secara hukum," kata dia.