Salin Artikel

Kunjungi Percetakan Gramedia, KPU Optimistis Pencetakan Surat Suara Selesai Sesuai Target

Peninjauan itu dilakukan serentak ke beberapa perusahaan percetakan surat suara di Jakarta, Jawa Timur, dan Makasar.

Setelah melakukan peninjauan, Komisioner KPU Ilham Saputra mengaku optimis percetakan surat suara dapat selesai sesuai target yaitu 60 hari.

"Saya kira dengan kapasitas yang dimiliki oleh pihak percetakan, kami optimis bahwa proses percetakan surat suara yang 60 hari itu bisa sesuai target," terang Ilham, di Gedung Kompas Gramedia, Minggu.

Kompas Gramedia merupakan salah satu perusahaan yang diberi kepercayaan mencetak surat suara, bersama dengan lima perusahaan lainnya, yaitu PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

Keenam perusahaan ini memenangkan tender produksi surat suara.

Secara keseluruhan, Gramedia harus memproduksi sebanyak 292.019.984 lembar surat suara atau sekitar 31,07 persen dari total kebutuhan surat suara.

Selain itu, ia juga yakin bahwa surat suara yang dihasilkan akan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Ilham mengatakan, terdapat orang yang bertugas mengawasi kualitas surat suara yang sudah dicetak, baik dari internal PT Gramedia maupun dari pihaknya.

"Kemudian juga terkait kualitas, kami sendiri punya quality control dari Politeknik Negeri Media Kreatif, dan juga di Kompas ada quality control," jelasnya.

"Kalau teman-teman lihat di dalam bahwa sampel ditarik satu, dilihat, dicek kembali apa sudah memenuhi sesuai dengan klasifikasi kemudian apa yang tertuang dengan kontrak, jadi kualitas gambarnya, gambar partainya, gambar bendera yang ada di surat suaranya," sambung dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/20/16242561/kunjungi-percetakan-gramedia-kpu-optimistis-pencetakan-surat-suara-selesai

Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke