Salin Artikel

ILUNI UI Tegaskan Tidak Berpolitik Praktis di Pemilu 2019

"Terkait dengan kegiatan-kegiatan dan pemberitaan-pemberitaan belakangan ini, ILUNI secara tegas menyatakan sebagai organisasi alumni ILUNI UI tetap menjaga independensi dan tidak berpolitik praktis," kata Ketua ILUNI UI Arief Budhy Hardono dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (14/1/2019).

Pernyataan tersebut menanggapi deklarasi dukungan alumni sejumlah universitas negeri dan swasta, termasuk alumni UI, mendukung calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo dalam Pilpres 2019 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Untuk itu, ILUNI UI mengimbau kepada seluruh alumni untuk tidak menggunakan nama lembaga Universitas Indonesia dan ILUNI UI ataupun logo Makara UI.

"Begitu juga jas atau jaket almamater dalam kegiatan politik praktis sesuai batasan dalam statuta UI," tutur keterangan tertulis tersebut.

Adapun ILUNI UI mengharapkan alumni UI lebih fokus menyampaikan gagasan dan ide untuk para capres dan cawapres guna mempercepat pembangunan dan memberikan solusi bagi kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Sementara itu, terkait polemik deklarasi ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga meminta seluruh universitas tetap independen meskipun para alumninya mendukung pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019.

"Kemarin UI (Universitas Indonesia) saya lihat, dan kampus lainnya bikin pertemuan mendukung calon nomor 01, sebelumnya ada juga alumni UI yang mendukung calon nomor 02," kata Kalla.

"Jadi secara alumni bebas-bebas saja, karena itu adalah suatu hak konstitusi masing-masing, tapi mestinya tidak terlalu jauh mengatasnamakan universitas, agar universitas tetap berdiri independen," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/08315571/iluni-ui-tegaskan-tidak-berpolitik-praktis-di-pemilu-2019

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke