Tolak Revisi Visi Misi Prabowo-Sandi, KPU Sebut Paslon Harus Konsisten

Pernyataan ini merespons perubahan visi-misi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dokumennya ditolak oleh KPU lantaran sudah melewati batas akhir waktu revisi.

Menurut Hasyim, jika visi-misi paslon tak konsisten, maka pemilih akan kebingungan. Padahal, visi-misi penting untuk meyakinkan pemilih pada capres-cawapres.

"Konstistensi itu menjadi penting. kalau kemudian berubah-ubah kan kemudian audiens atau pemilih kan menjadi menimbulkan pertanyaan, ini sebenarnya yang mana yang jadi bahan kampanye. Itu yang jadi persoalan," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Hasyim menjelaskan, naskah visi-misi menjadi salah satu dokumen persyaratan pendaftaran pasangan capres-cawapres.

Dokumen itu diserahkan bersamaan ketika paslon mendaftar, Agustus 2018.

Tim kampanye juga diberi waktu untuk melakukan revisi hingga sebelum masa kampanye. Masa kampanye dimulai 23 September 2018.

Menggunakan konstruksi tersebut, KPU mengambil kebijakan bahwa visi-misi paslon paling lambat direvisi sebelum masa kampanye.

Pernyataan Hasyim ini sekaligus meluruskan pernyataan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, yang sempat menyebutkan bahwa visi-misi paslon masih bisa direvisi sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pramono sempat menuturkan, sembari berkampanye, pasangan calon masih diperbolehkan untuk memperbaiki visi dan misi.

KPU sebelumnya menolak perubahan visi-misi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Perubahan visi-misi itu ditolak lantaran dokumen visi-misi dan program paslon merupakan bagian yang terpisahkan dari dokumen pencalonan kandidat.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) merevisi dokumen visi misi jelang penyelenggaran debat perdana Pilpres pada 17 Januari 2019.

Pada 7 Januari 2019 lalu, BPN merilis dokumen visi misi yang berjudul "Indonesia Menang".

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, tidak banyak berubah dalam dokumen visi misi "Indonesia Menang" jika dibandingkan dengan dokumen visi misi yang diserahkan ke KPU.

Dokumen awal visi misi yang telah diserahkan ke KPU berjudul "Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia."

"Tidak banyak yang berubah. Intinya Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin ada perbaikan," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (11/1/2019).