Ketum PPP: Apa Enggak Kapok Terbitkan Obor Rakyat?

"Apa enggak kapok-kapok setelah memproduksi Obor Rakyat dan kemudian mendapatkan pidana atas tersebarnya hoaks dan ujaran kebencian itu, kok sekarang masih mau diulangi lagi?" kata Romi, sapaannya, saat ditemui dalam perayaan HUT PDI-P ke-46 7di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Ia mengatakan, semestinya Setiyardi tidak menerbitkan tabloid tersebut kembali jika isinya mengulang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo.

Romi juga mengingatkan Setiyardi ihwal izin pendirian Obor Rakyat. Ia mengatakan semua produk jurnalistik harus mendapat izin dari lembaga terkait sebelum terbit.

Ia pun mengatakan, pengadilan bisa memvonis Setiyardi dengan hukuman yang lebih berat jika Obor Rakyat kembali menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Sebab, Setiyardi dengan sengaja mengulangi perbuatannya.

"Maka hari ini penulisnya kemudian kalau terproses harus lebih tinggi (hukumannya) dari yang sebelum-sebelumnya," lanjut dia.

Setiyardi sebelumnya, mengungkapkan bakal menerbitkan kembali tabloid tersebut dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Setiyardi usai menghirup udara bebas setelah mendapat cuti bersyarat.

"Insya Allah Obor Rakyat akan kembali terbit dalam waktu dekat, saat ini saya bersama dengan rekan saya asedang mempersiapkan terbit kembali Obor Rakyat," kata Setiyardi mengutip video yang tayang di situs Kompas TV.

Tabloid Obor rakyat terbit pada Mei 2014 atau menjeleng pemilihan presiden. Kala itu, Pilpres diikuti pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

Timses Jokowi-JK, Juni 2014, melaporkan Obor Rakyat ke Badan Pengawas Pemilu karena menganggap tabloid tersebut menghina dan memfitnah Jokowi.

Dalam tabloid itu termuat paparan bahwa Jokowi merupakan keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing.

Bawaslu yang menganggap kasus ini masuk pada ranah pidana kemudian melimpahkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

Pada November 2016, Pemimpin redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan redaktur pelaksananya Darmawan Sepriyosa dihukum delapan bulan penjara. Keduanya terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Mei 2018, Kejaksaan Agung mengeksekusi keduanya ke Lapas Cipinang setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Saat ini keduanya sedang menjalani cuti bersyarat yang diberikan Kemenkumham pada Januari hingga Mei 2019. Cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menjalani dua per tiga masa hukuman.