Salin Artikel

BNPB: 10 Tahun Terakhir, Longsor Paling Banyak Terjadi di Sukabumi

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, menyebutkan, dalam kurun waktu itu, terjadi 132 bencana tanah longsor di Sukabumi.

"Jadi selama 10 tahun terakhir longsor adalah bencana yang paling banyak di Kabupaten Sukabumi," kata Sutopo saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (2/1/2018).

Kejadian tanah longsor terakhir terjadi di Dusun Cimapag, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, sekitar pukul 17.00 WIB, pada Senin (31/12/2018).

Berdasarkan data BNPB per Rabu (2/1/2019), bencana ini merenggut 13 korban jiwa dan 20 orang masih dinyatakan hilang.

BNPB juga mencatat, 63 orang ditemukan selamat, 3 orang luka-luka, dan 30 rumah tertimbun tanah longsor.

Jika mengacu pada pada data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), daerah Sukabumi memang rawan terhadap bencana tersebut.

Sementara, masyarakat di daerah tersebut dan daerah lain yang berpotensi terjadinya tanah longsor belum mendapatkan pendidikan kebencanaan. 

"Pengakuan masyarakat belum mendapat sosialisasi, belum dapat pendidikan kebencanaan untuk mengetahui antisipasi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi longsor, sehingga inilah prioritas kami," kata Sutopo.

Oleh karena itu, Sutopo mengimbau seluruh pihak untuk memerhatikan data sebaran wilayah rawan longsor yang dikeluarkan oleh PVMBG.

Pemerintah daerah juga diharapkan memerhatikan perihal tata ruang kota serta perizinan bangunan agar daerah rawan bencana tidak ditempati.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/03/07434881/bnpb-10-tahun-terakhir-longsor-paling-banyak-terjadi-di-sukabumi

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke