Jokowi: Ulama Terkena Kasus, Ya Wilayah Hukum, Jangan Ditarik-tarik ke Saya...

Hal itu disampaikan ketika ia menghadiri Rapat Koordinasi Tim Kampanye Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Kota Makassar, Sabtu (22/12/2018) sore.

Menurut Jokowi, apabila ada seorang ulama yang terkena jerat hukum, maka hal itu sudah menjadi wilayah hukum, bukan wilayah eksekutif.

"Misalnya ada ulama yang terkena kasus hukum, ya itu sudah menjadi wilayahnya hukum. Ya jangan ditarik-tarik ke saya," ujar Jokowi.

Sekitar seribu peserta yang hadir pun bertepuk tangan dan bersorak sorai usai mendengar pernyataan Jokowi itu.

Namun yang dirasakan Jokowi, apabila ada ulama yang terjerat kasus hukum, ia yang selalu jadi sasaran. Salah satunya dengan isu bahwa pemerintahannya mengkriminalisasi ulama.

Jokowi menegaskan, eksekutif tidak bisa mengintervensi yudikatif. Tidak mungkin sebuah pemerintahan dapat membuat seseorang terjerat perkara hukum, padahal orang itu tidak melakukan sebuah tindak pidana.

Beda soal apabila seseorang secara jelas tidak melakukan sebuah perbuatan pidana, namun dijerat oleh aparat penegak hukum. Jokowi berjanji akan memperjuangkannya.

"Kalau enggak ada kasus, tapi ternyata dipermasalahkan, nah pasti itu saya urus," lanjut Jokowi.

Jokowi pun meminta tim suksesnya di daerah untuk membantu mengklarifikasi isu tersebut di masyarakat.

"Penjelasannya harus clear bahwa semua masyarakat Indonesia itu adalah sama di mata hukum. Rakyat di bawah itu harus menerima penjelasan dengan sederhana. Jangan yang sulit-sulit," lanjut Jokowi.