Salin Artikel

LSI: Ma'ruf Amin Jadi Benteng dan Jangkar Jokowi Rebut Pemilih Muslim

"Pemerintahan Jokowi yang diserang isu tak ramah terhadap Islam bisa diimbangi dengan kehadiran sosok Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ulama Nahdlatul Ulama (NU)," kata penelitisi Lembaga Sigi Lingkaran Survei Indonesia atau Denny JA, Adjie Alfaraby dalam jumpa pers di kantor LSI, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

Hal itu kemudian diperkuat melalui survei LSI Denny JA yang dilakukan 5-12 Desember 2018. Survei itu menunjukkan 65,8 persen pemilih menyatakan simbol Islam tidak bisa digunakan untuk menggerus dukungan Islam ke Jokowi lantaran Ma'ruf adalah seorang pemimpin ulama.

"Ma'ruf memang tidak banyak mendongkrak suara Jokowi. Namun, dia bisa jadi benteng Jokowi serangan politik identitas terhadapnya," papar Adjie.

Ia mengungkapkan, hanya sebesar 17,4 persen publik yang menyatakan simbol Islam bisa menggerus dukungan pemilih terhadap Jokowi.

Lebih jauh, tutur Adjie, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan LSI Denny JA selama ini, isu-isu politik identitas bukan satu-satunya variabel yang mampu mempengaruhi perilaku pemilih.

Maka dari itu, ia yakin politik identitas tak banyak menggerus elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

Adapun survei tersebut menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode multistage random sampling dan margin of error sebesar 2,8 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/18584821/lsi-maruf-amin-jadi-benteng-dan-jangkar-jokowi-rebut-pemilih-muslim

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.