Salin Artikel

Timses Klaim Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di Banten Ungguli Prabowo-Sandiaga

"Hari ini alhamdulilah berkat kerja keras teman-teman relawan dan para ulama yang mendukung kami, saat ini persentase dukungan ke Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf sudah 36,31 persen. Sementara dukungan untuk Pak Prabowo, 34,64 persen. Ini di Banten," ujar Juru Bicara TKN Irma Suryani dalam konferensi pers di Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (14/12/2018).

"Artinya, kami sudah ada di atas sedikit dari Pak Prabowo yang dulu memang di sana mereka menang," lanjut dia.

Diketahui, pada pemilihan presiden 2014 lalu, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa mendapatkan suara sebesar 3.192.671 suara (57,10 persen) di Provinsi Banten. Sementara, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih suara sebesar 2.398.631 suara (42,90 persen).

Irma menjelaskan, lumbung suara Jokowi-Ma'ruf bersumber pada dua kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sementara, kabupaten dan kota sisanya, elektabilitasnya masih berada sedikit di bawah Prabowo-Sandiaga.

Masa kampanye pemilihan presiden 2019 masih empat bulan lagi. TKN pun optimistis elektabilitas Jokowi -Ma'ruf masih akan terdongkrak di awal 2019.

"Kami yakinkan dengan adanya beberapa program Pak Jokowi untuk rakyat, kami bisa sampaikan dan pastikan di Januari 2019, survei (elektabilitas) kita di Banten bisa mencapai 40 sampai 45 persen," lanjut Irma.

Ketika ditanya bagaimana cara TKN meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di Banten, Irma tak menjelaskan secara rinci.

Namun, ia memastikan, seluruh elemen pendukung, mulai dari relawan, kader partai politik pendukung yang tergabung di tim kampanye daerah, benar-benar bekerja menyosialisasikan pencapaian kinerja pemerintahan Jokowi.

"Semua bekerja. Salah satunya dari Golkar, kemudian ulama, ketiga juga memang TKN bekerja di sana, relawan juga," ujar Irma.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/14/17260191/timses-klaim-elektabilitas-jokowi-maruf-di-banten-ungguli-prabowo-sandiaga

Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke