Salin Artikel

Jokowi Ingin Keluarga Miskin Penerima PKH Naik Level

Oleh karena itu, Jokowi meminta para pendamping PKH untuk membantu para keluarga pra sejahtera keluar dari jurang kemiskinan.

"Saya ingin Bapak/Ibu dan saudara sekalian ajari masyarakat untuk tidak ada ketergantungan," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam rangka jambore pendamping PKH Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

"Ini (bantuan PKH) adalah sifatnya sementara untuk mereka mengentaskan, untuk mereka masuk ke level lebih tinggi," tambah Jokowi kepada sekitar 598 orang pendamping PKH yang hadir.

Jokowi mencontohkan, bantuan pemerintah bisa digunakan oleh keluarga untuk kesehatan. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi keluarga miskin yang terkena gizi buruk dan stunting.

"Sehingga perhatian kita pada yang namanya gizi sangat penting sekali. Arahkan mereka untuk beli hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Terutama yang memiliki balita atau ibu dalam keadaan mengandung. Penting sekali. Ini menyiapkan generasi 20, 40, 50 tahun ke depan," kata dia. 

Kedua, di bidang ekonomi. Menurut Jokowi, para pendamping bisa mengarahkan keluarga penerima PKH dalam mengelola keuangannya.

"Janhan sampai dipakai untuk hal konsumtif. Harus dipakai untuk hal yang sifat produktif. Kalau memiliki kemampuan berbisnis, dagang, ajari mereka. Itu paling cepat untuk masuk ke level lebih atas," kata dia.

Ketiga, Jokowi juga berharap dana PKH dapat digunakan untuk pendidikan anak.

"Sampaikan pada mereka bahwa pendidikan penting. Keluarga pra sejahtera bisa naik ke level tinggi kalau anak-anak memiliki pendidikan baik," ujar Jokowi.

Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah menaikkan anggaran PKH dari semula Rp 19 Miliar menjadi Rp 34 Miliar. Dengan kenaikan anggaran hampir dua kali lipat itu, pemerintah juga mengubah skema penyaluran dana PKH.

Jika sebelumnya setiap keluarga miskin mendapatkan bantuan Rp 1.890.000 per tahun, maka mulai tahun depan jumlah dana yang diterima akan disesuaikan dengan kondisi keluarga.

Pemerintah akan memberi bantuan tetap untuk setiap keluarga penerima PKH reguler sebesar Rp 550.000 per tahun. Sementara untuk PKH Akses atau keluarga yang sulit terjangkau sebesar Rp 1 Juta per tahun.

Namun selain bantuan bersifat tetap, setiap keluarga juga akan menerima tambahan dana bantuan yang berbeda-beda tergantung dari komponen yang dimiliki oleh keluarga itu.

Ada tujuh komponen yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendapat dana tambahan.

Ibu hamil: Rp 2,4 juta

Balita: Rp 2,4 juta

Anak SD: Rp 900 ribu

Anak SMP: Rp 1,5 juta

Anak SMA: Rp 2 juta

Lansia diatas 60 tahun: Rp 2,4 Juta

Penyandang Disabilitas: Rp 2,4 Juta


Setiap keluarga dibatasi bisa mendapatkan dana untuk maksimal empat komponen.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/13/18185961/jokowi-ingin-keluarga-miskin-penerima-pkh-naik-level

Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke