Wapres Kalla Usul Dana Haji Diinvestasikan ke Sektor Infrastruktur

Wapres menilai penambahan yang didapat dari deposito hanya berkisar di 7-8 persen per tahun. Sementara jika diinveastasikan di sektor infrastruktur penambahan yang diperoleh bisa mencapai 15 persen per tahun dari dana yang diinvestasikan.

Hal itu disampaikan Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

"Kenapa (tidak) tabungan haji beli kebun sawit di Sumatera, atau jalan tol, atau listrik, semua itu bisa. Karena bagaimana dana haji ini bermanfaat, bukan hanya ke jemaahnya," kata Kalla.

Kalla menambahkan, investasi dana haji di sektor infrastruktur juga akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan membangun perkampungan haji Indonesia di Mekah.

Sebab, kata Kalla, musim haji hanya berlangsung tiga bulan. Sementara itu sembilan bulan sisanya lebih banyak orang yang umroh.

Menurut Kalla, orang yang pergi umroh tak akan mau tinggal di perkampungan haji. Sebab pembangunan perkampungan haji yang baru, bisa dipastikan lokasinya jauh dari Masjidil Haram.

Kalla mengatakan, jemaah umroh pasti lebih memilih lokasi menginap di dekat Masjidil Haram. Karena itu, ia memprediksi perkampungan haji tersebut sepi peminat sehingga malah merugi.

Apa lagi jika hanya diinvestasikan di deposito, menurut Kalla BPKH akan merugi. Sebab kata dia bunga deposito tak akan sebanding dengan inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat saat digunakan nanti.

"Intinya ialah investasi yang aman tapi nilainya lebih tinggi. Kalau berani beli itu jalan tol Jakarta-Bandung. Pasti feasible. Beli pembangkit listrik dari PLN, itu pasti nilainya lebih tinggi. Pasti mungkin di atas 15 persen," lanjut Kalla.

Sebelumnya, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyatakan, saat ini dana yang dikelola pihaknya telah mencapai Rp 110 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari dana awal.

Menurut Anggito, dana awal di rekening Kementerian Agama (Kemenag) yang dimutasikan ke rekening BPKH sebesar Rp 100 triliun. Mutasi dilakukan pada awal 2018.