Fadli Zon: Kebebasan HAM dan Demokrasi Alami Kemunduran

Ia menilai selama empat tahun pemerintahan Jokowi, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta kebebasan sipil, justru kian meningkat. 

“Jika kita mengacu kepada data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/12/2018).

"Terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor yang paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia," tambah dia.

Fadli mencontohkan hasil penelitian organisasi asal Amerika Serikat, Freedom House. Hasil studi organisasi itu, status Indonesia turun dari sebelumnya tergolong sebagai negara ‘bebas’ (free), kini menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di tahun 2018.

"Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebab, sebagai pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor Leste saja peringkatnya naik dari ‘partly free’ menjadi ‘free’," kata Fadli.

Fadli mengatakan, para pengamat yang partisan biasanya hanya menyebut faktor menguatnya intoleransi atau menguatnya politik identitas sebagai penyebab mundurnya peringkat demokrasi. Namun, mereka mengabaikan faktor turunnya kebebasan sipil akibat kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah.

"Kasus Ahmad Dhani dan Habib Bahar Smith belakangan ini melengkapi penindasan terhadap hak sipil dan hak-hak dasar lain dalam berdemokrasi," kata Fadli.

Data lembaga-lembaga internasional tadi, lanjut Fadli, konsisten dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik yang selama ini menjadi rujukan pemerintah. Meski secara umum tahun ini angka BPS menyebut skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan, namun variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat justru menurun.

“Jadi, jika selama pemerintahan Jokowi masyarakat mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah, semua itu adalah bukti dari perampasan terhadap kebebasan berpendapat. Apa yang dirasakan masyarakat koheren dengan data-data tadi," kata politisi Gerindra ini.

Fadli menilai selama ini pemerintah memang terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM. Celakanya, lanjut Fadli, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi.

"Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM," ujarnya.

Dengan segala catatan di atas, Fadli pun meragukan komitmen pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu.

"Jangankan menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, untuk mengusut kasus Novel Baswedan saja pemerintahan saat ini tidak mampu. Ini sebaiknya dijadikan catatan oleh kita untuk memperbaiki kondisi HAM di masa mendatang," kata dia.