Salin Artikel

Catatan Kontras: Pelanggaran HAM Terbanyak 2018 di Sektor SDA

Koordinator Kontras Yati Andriyani menyebutkan laporan tersebut membahas tiga sektor. Pada sektor sipil dan politik, Kontras terfokus soal hak dan kebebasan fundamental.

Kemudian, pada sektor ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya soal perlindungan dan keadilan ranah Sumber Daya Alam (SDA), pembangunan dan okupasi lahan.

Sektor terakhir yaitu keadilan transisi, yang secara khusus terkait akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu.

Catatan Kontras selama bulan Januari hingga Oktober 2018, kasus pelanggaran HAM di sektor SDA menjadi yang tertinggi dengan jumlah kasus atau sebanyak 194 kasus.

Selain itu, jenis kasus dengan jumlah tertinggi kedua adalah pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing, yang berjumlah 182 kasus.

Yati menyebutkan, terdapat tiga event besar selama tahun 2018 yang memengaruhi situasi HAM di Indonesia.

"Kami membingkai pada tahun 2018 sebenarnya ada tiga perhelatan besar yang sangat berdampak pada situasi HAM di Indonesia," ujar Yati saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Ketiga event itu yaitu Asian Games, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, dan persiapan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ia menjelaskan, pagelaran Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018 seolah-olah dijadikan alasan untuk membolehkan extrajudicial killing.

"Yang paling terlihat adalah bagaimana pembunuhan di luar proses hukum, angkanya cukup tinggi terjadi dengan latar belakang event ini," jelasnya.

Selain itu, pantauan Kontras juga menunjukkan bahwa agenda persoalan HAM malah semakin mundur di tengah kontestasi politik.

Para elite politik dinilai belum menjadikan agenda HAM sebagai sebuah parameter. Yati menyebutkan, persoalan HAM seringkali digunakan sebagai alat serang antara kedua kubu.

Mereka menyimpulkan bahwa HAM masih belum mendapatkan tempat dan situasinya tidak membaik di tahun 2018.

"Dalam temuan kami HAM tidak juga membaik di periode 2018 dan di tengah-tengah kontestasi politik dan event internasional tadi, HAM tidak mendapatkan tempat," ungkap dia.

Berikut rincian lengkap jumlah kasus pelanggaran HAM menurut catatan Kontras:

1. SDA (umum): 194 kasus

2. SDA (okupasi lahan): 65 kasus

3. SDA (kriminalisasi): 29 kasus

4. Terorisme (penembakan): 15 kasus

5. Terorisme (penangkapan): 99 kasus

6. Vonis Hukuman Mati: 21 kasus

7. Penyiksaan (umum): 73 kasus

8. Extrajudicial killing: 182 kasus

9. Ekspresi (umum): 89 kasus

10. Ekspresi (pelarangan aksi): 32 kasus

11. Ekspresi (pembubaran paksa): 75 kasus

12. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) (umum): 78 kasus

13. KBB (pelarangan aktivitas): 28 kasus

14. KBB (intimidasi minoritas): 19 kasus

15. KBB (persekusi): 35 kasus

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15320731/catatan-kontras-pelanggaran-ham-terbanyak-2018-di-sektor-sda

Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke