Kemendagri: Ada 2 Cara Antisipasi Penyalahgunaan Blangko E-KTP Palsu

Hal itu ia katakan menanggapi hasil temuan tim Kompas soal blangko dengan spesifikasi resmi milik pemerintah yang diperjualbelikan di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan di toko yang ada dalam platform jual beli online.

Zudan mengatakan, terdapat dua antisipasi yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan pembaca kartu atau card reader.

"Antisipasi agar itu (blangko) tidak bisa digunakan, pertama semua lembaga bagusnya menggunakan card reader," kata Zudan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, Zudan menilai akses terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dibutuhkan oleh lembaga terkait. Untuk itu, ia pun menyarankan lembaga membangun kerja sama dengan Dukcapil.

"Kedua, kerja sama dengan Dukcapil untuk akses data sehingga diketik NIK-nya, keluar datanya," ungkap dia.

Ia menjelaskan pentingnya kedua langkah tersebut agar tidak tertipu dengan e-KTP palsu, yang terlihat mirip secara fisik dengan aslinya.

Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan.

Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.