Ketum PAN: Kalau KPK Mau Ringan Kerjanya, Sistem Partai Politik Harus Diubah

Zulkifli mengatakan, sistem parpol harus disempurnakan agar tingkat korupsi yang dilakukan oknum parpol berkurang.

"Kalau KPK mau agak ringan kerjaannya, tugasnya, memang sistem partai politik kita harus diubah," ujar Zulkifli dalam diskusi yang digelar pada Hakordia 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Sistem parpol itu khususnya dalam hal pembiayaan partai. Zulkifli mencontohkan, di Amerika Serikat, sebagian besar biaya partai politik ditanggung oleh negara.

Oleh karena itu, ketika terjadi korupsi, parpol bisa melakukan tindakan tegas dan keras.

Sementara itu, di Eropa, partai politik tidak dibiayai negara. Anggota parlemen di sana juga tidak menerima gaji.

Namun, mereka diperbolehkan melakukan pekerjaan lain untuk mendapatkan sumber pendapatan, misalnya dengan menjadi pengusaha.

Zulkifli mengatakan, seharusnya sistem partai politik di Indonesia bisa mengambil salah satu di antara itu.

"Kita mau pilih yang mana? Apa dibebaskan parpol boleh berbisnis? Atau biaya ditanggung negara. Ini baru jelas. Kalau sekarang semua tidak boleh tapi biaya perlu dan mahal," kata dia.

Contoh terkini adalah pembiayaan saksi dalam Pilpres dan Pileg 2019. Zulkifli menyebutkan, butuh uang miliaran untuk memenuhi biaya saksi.

"Negara tidak menanggung ini dan parpol mesti cari ini," ujar Zulkifli.

Oleh karena itu, kata Zulkifli, penyempurnaan sistem parpol di Indonesia menjadi poin penting bagi pencegahan korupsi di partai.

Bukan hanya sekadar pelaksanaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski demikian, dia memastikan bahwa PAN berkomitmen menjalankan SIPP itu.

"Soal SIPP, saya rasa enggak ada yang enggak setuju," kata dia.

KPK telah mengajak semua partai politik peserta pemilu 2019 untuk menandatangani integritas dan menjalankan SIPP.

SIPP ini mencakup masalah kode etik, demokrasi internal partai, pendanaan yang transparan, dan kaderisasi.