Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia

Pada awalnya, Agus terlebih dulu memaparkan IPK Indonesia yang terendah di ASEAN pada tahun 1998.

"Kami merinci datanya mulai tahun 1998. Kalau kita lihat di tahun 98, mohon maaf, CPI (Corruption Perception Index) kita terendah di ASEAN, Vietnam di atas kita, Thailand di atas kita, Malaysia di atas kita, Brunei di atas kita," kata Agus saat menyampaikan pidato sambutan pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Agus memaparkan, IPK Indonesia waktu itu sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30 dan Malaysia mencapai skor 53.

Sementara IPK Singapura, lanjut Agus, sudah meningkat lebih jauh dari negara kawasan.

Namun seiring perkembangan, Agus melihat, IPK Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi meskipun belum ideal.

"Kalau melihat rilis terakhir dari Transparency International kita itu mencapai skor 37, memang tahun 2016-2017 sejajar dari (skor) 37 menjadi 37 lagi. Tapi kalau dibandingkan negara lain, seperti Malaysia yang dulu tahun 98 sudah mencapai 53 malah turun jadi 47, Filipina yang pernah mencapai 33 kemudian naik 36 di tahun 1999, sekarang turun," kata Agus.

Agus juga membandingkan pertumbuhan IPK Indonesia dengan IPK negara lain yang memiliki karakter jumlah penduduk yang tinggi, seperti Vietnam, Argentina, Brazil, Thailand, Nigeria dan China.

Menurut dia, Indonesia mengalami peningkatan skor sebanyak 17 poin, Vietnam sebanyak 10 poin, Argentina sebanyak 9 poin dan Nigeria sebanyak 8 poin.

"China yang kabarnya menerapkan hukuman mati pun naiknya sekitar 6. Jadi Ini patut kita apresiasi terkait capaian CPI kita, walaupun belum ideal betul," kata dia.

Menurut Agus, capaian IPK Indonesia saat ini tak lepas dari kerja keras seluruh pihak sejak pemerintahan Indonesia mulai dari era mantan Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo saat ini.

"Kita menyaksikan CPI Indonesia mencapai pertumbuhan yang paling tinggi di dunia," kata dia.

Meski demikian, ia menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan bersama-sama mulai dari perbaikan reformasi birokrasi, iklim usaha hingga mutu pelaksanaan demokrasi.