Salin Artikel

Anggap Korupsi Semakin Marak, Prabowo-Sandiaga Susun Program Pencegahan

Ia menyoroti pentingnya penguatan program pencegahan korupsi di berbagai lini.

Oleh karena itu, kata Sandiaga, ia bersama calon presiden Prabowo Subianto beserta Badan Pemenangan Nasional (BPN) sedang menyusun program penguatan pencegahan korupsi.

"Kami lagi menyusun (program) pencegahan korupsi, ini dalam satu platform dan itu kami taruh dalam visi-misi, dan rencana kerja kami," kata Sandiaga di sela-sela kegiatan olahraganya di Lapangan Tenis Bulungan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

"Karena Pak Kwik (Kwik Kian Gie), saya, Pak Rizal Ramli, Pak Prabowo kemarin sempat bertemu, bahwa akar permasalahannya itu adalah pencegahan. Karena ini semakin marak dan ini ada yang salah di sistem ini," lanjut Sandiaga.

Menurut dia, penguatan pencegahan korupsi harus melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, KPK, aktivis antikorupsi, pelaku usaha, politisi hingga kepala daerah.

Selain itu, Sandiaga berpandangan sanksi hukum harus memberikan efek jera.

Saat ditanya secara spesifik terkait langkah pencegahan korupsi, Sandiaga menyinggung persoalan korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Ia mengatakan, salah satu faktor yang membuat kepala daerah korupsi adalah biaya politik yang tinggi.

"Jadi kalau nanti, kami bisa hasilkan satu kebijakan untuk menekan ongkos politik. Sehingga kepala daerah itu tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak, dan akhirnya harus meminjam uang dan menggunakan kebijakan setelah terpilih untuk membayar utangnya itu dan dia harus korupsi," kata dia.

"Itu tidak harus terjadi. Kita harus fokuskan ke arah sana. Jangan siklus ini terus berulang. Karena ini (masalah) real, dan empat tahun kita lihat bukannya korupsi makin turun ternyata makin naik," kata Sandiaga.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/10523461/anggap-korupsi-semakin-marak-prabowo-sandiaga-susun-program-pencegahan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke