KPK Dorong Mahkamah Agung Evaluasi Tata Kelola Peradilan

Hal itu menyikapi terjeratnya dua hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan satu panitera pengganti PN Jakarta Timur dalam kasus dugaan suap terkait kepengurusan perkara perdata di pengadilan.

"Kami terus akan berusaha berkoordinasi dengan jajaran MA, kami mengharapkan ada evaluasi terkait tata kelola di peradilan," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (28/11/2018) malam.

Salah satu titik perhatian KPK adalah perbaikan tata kelola prosedur penanganan perkara. Khususnya menyangkut bagaimana pihak aparat peradilan dan pihak berperkara harus bertindak sesuai prosedur yang ketat.

"Itu yang sebenarnya kami ingin adanya evaluasi. Dan kami sudah menggandeng juga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit operasional terhadap beberapa pengadilan yang kami anggap representatif," papar Alex.

Hal itu guna melihat sejauh mana sistem pengendalian internal di dalam pengadilan itu mampu mencegah tindak pidana korupsi yang pada umumnya menyangkut persoalan suap.

"Ini yang sebetulnya ingin kami dorong di tingkat pengadilan, agar mereka juga bisa memperbaiki diri," ungkap Alex.

Alex juga mengingatkan kepada para aparat peradilan dan pihak berperkara untuk menjauhi praktik suap dalam kepengurusan perkara. Sebab, ancaman maksimal bagi kedua pihak cukup tinggi.

"Para pihak termasuk yang berperkara itu tidak mencoba melakukan penyuapan sehingga proses peradilan itu berjalan dengan baik tanpa ada intervensi, berimbang, tanpa tekanan," katanya.

Alex juga menyesalkan adanya kasus korupsi yang kembali melibatkan hakim. Padahal penghasilan sebagai hakim sudah lebih baik dibanding aparat penegak hukum lainnya.

Alex melihat langkah-langkah yang diambil MA dalam reformasi lembaga peradilan sebenarnya sudah cukup baik. Sayangnya, masih ada oknum aparat peradilan yang mengabaikan aturan dan kebijakan yang sudah dibangun MA.

Oleh karena itu, ia menekankan agar para aparat peradilan harus menjaga integritasnya sebagai bagian dari penegak hukum dan saluran bagi publik dalam mencari keadilan.

"Ini yang tentu saja kami sangat menyayangkan. Karena apa? Reformasi birokrasi di lembaga peradilan masih dinodai dengan ulah beberapa oknum hakim yang tetap melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap itu. Kita akan evaluasi," kata dia.