Minta Program Kirim Buku Gratis Dilanjutkan, Pemerintah Belum Beri Kepastian Anggaran

Hal tersebut diketahui dari rapat antara PT Pos Indonesia dan Kemendikbud yang digelar Jumat (16/11/2018) hari ini.

"Kita diminta tetap melanjutkan pengiriman buku gratis oleh Kemendikbud. Tapi terkait pembiayaan dan regulasi dari Kemendikbud belum bisa memberikan kepastian," kata Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT Pos Indonesia Noer Fajrieansyah kepada Kompas.com, Jumat (16/11/2018).

Akhirnya, lanjut Fajrie, PT Pos pun batal menghentikan program pengiriman buku gratis yang sudah dimulai sejak Mei 2017 lalu itu. PT Pos akan melanjutkan program yang digagas Presiden Jokowi ini, namun hanya sampai akhir tahun ini. Masyarakat masih bisa mengirim buku gratis lewat Kantor Pos pada 17 November dan Desember.

"November dan Desember ini kita tetap jalankan program buku gratis sambil menunggu kepastian pembiayaan," kata Fajrie.

Fajrie pun berharap pemerintah bisa segera memberikan kepastian mengenai skema pembiayaan ini dalam waktu dua bulan kedepan. Jika tidak, maka program pengiriman buku gratis ini tidak akan dilanjutkan pada tahun 2019 mendatang.

"Nanti tanggal 21 akan ada rapat antar lintas kementerian dan lembaga untuk membahas hal ini, kita tunggu hasilnya," kata dia.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud Dian Wahyuni yang memimpin rapat dengan Kantor Pos hari ini enggan berkomentar saat dihubungi kompas.com. Ia meminta kompas.com menghubungi Abdul Khak, Sekretaris Badan Bahasa Kemendikbud. Namun, nomor Abdul yang diberikan oleh Dian tidak aktif.

Dirut PT Pos Indonesia Gilarsi Setijono sebelumnya mengungkapkan bahwa sampai Oktober 2018 kemarin, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 milyar untuk program pengiriman buku gratis. PT Pos tidak bisa lagi menanggung biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana CSR perusahaan.

"Untuk bulan (November) ini karena sumber pendanaan belum terkonfirmasi terpaksa saya hentikan," kata Gilarsi kepada Kompas.com, Rabu (14/11/2018) lalu.

Gilarsi berharap pemerintah bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan ini. Ia berharap PT Pos mendapat sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PT Pos juga berharap Presiden Jokowi bisa menerbitkan Inpres sebagai payung hukum pengiriman buku gratis ini.

Adapun program pengiriman buku gratis ini bermula dari pertemuan Jokowi dengan pegiat literasi saat bertatap muka di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017. Saat itu, Presiden berjanji akan menggratiskan biaya pengiriman buku pada hari tertentu setiap bulannya melalui PT Pos Indonesia.

Pada Rabu 17 Mei 2017, bertepatan dengan Hari Buku Nasional, Presiden Jokowi merealisasikan janjinya dan mengumumkan langsung program pengiriman buku gratis.

"Sesuai janji saya kepada seluruh pegiat literasi, setiap bulan kita bisa mengirimkan buku ke pelosok Tanah Air lewat kantor pos," ujar Jokowi saat itu.