Menurut Hasto, Secara Tak Langsung Demokrat Dukung Jokowi-Ma'ruf

Menurut Hasto, sikap Partai Demokrat adalah bentuk dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Ini kami beri apresiasi mengingat Pak SBY di dalam mengambil keputusan ada pertimbangan yang matang. Dan ini juga menunjukkan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf secara tidak langsung sebenarnya telah diberikan," ujar Hasto di Posko Cemara, Rabu (14/11/2018).

Hasto mengatakan sikap Partai Demokrat sesuai dengan survei internal mereka. Dia sempat bertemu dengan Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam sebuah acara.

Kepada mereka, Hasto menceritakan hasil survei internal itu.

"Di mana dari hasil survei internal yang kami lakukan terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa, Sumatera, memang tidak ada irisan secara langsung antara PDI-P dengan PAN dan Demokrat," ujar Hasto.

Irisan perpindahan pemilih justru terjadi di antara Partai Gerindra, PAN, dan Demokrat. Hasto mengatakan jika elektabilitas Gerindra naik, Demokrat dan PAN cenderung turun.

"Dengan memberikan kebebasan tersebut maka secara strategi elektoral untuk Partai Demokrat itu pas," kata Hasto. 

Sikap Demokrat

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo. tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata  Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader  mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai.

Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.

Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.