Ketua DPR Minta Penjelasan Kemenag soal Kartu Nikah

"Kami mendorong Kemenag untuk memberikan penjelasan rencana tersebut kepada Komisi VIII DPR terkait urgensi dari dikeluarkannya kartu nikah tersebut," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Senin (12/11/2018).

Bamsoet meminta penjelasan Kemenag agar program penerbitan kartu nikah tidak tumpang tindih dengan program pencatatan pernikahan yang sudah ada.

Bamsoet menambahkan, status seseorang yang sudah menikah juga sudah tercatat di Kemenag di dalam buku nikah.

Selain itu data yang tercatat di buku nikah juga telah tercarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk keperluan keterangan dalam pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang saat ini sudah berlaku secara nasional, seperti e-KTP.

"Jadi dalam menetapkan program pembuatan kartu nikah agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tidak terjadi tumpang tindih data, baik di Kemenag maupun di Disdukcapil," lanjut Bamsoet.

Kemenag secara resmi meluncurkan kartu nikah sebagai pengganti buku nikah pada 8 November 2018.

Kemenag menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada tahun 2018.

Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan kartu nikah.

Disebutkan, Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Kartu nikah berfungsi untuk membantu masyarakat yang hendak mengurus administrasi yang membutuhkan status pernikahan. Dengan bentuknya yang lebih sederhana, ia lebih mudah dibawa.