Demokrat Bebaskan Kadernya di Pilpres, Timses Jokowi-Ma'ruf Semakin "Pede"

Menurut dia, dengan sikap itu, kader Demokrat yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin bisa lebih terbuka menunjukkan dukungannya.

"Sesungguhnya Demokrat yang mempersilakan kadernya memilih dua pasang calon ini, bagi kami semakin memperkuat keleluasaan kader Demokrat yang selama ini secara terbuka menyatakan dukungan ke Jokowi," ujar Ace, di Posko Cemara, Senin (12/11/2018).

Ace kemudian mencontohkan beberapa kader Demokrat yang sudah terbuka mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Mereka di antaranya Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, dan Deddy Mizwar.

Ia yakin, keleluasaan yang diberikan Partai Demokrat akan membuat dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf bertambah.

"Buat kami hal itu bisa membuat kami bisa semakin percaya diri bahwa dari sekian banyak Demokrat, Insya Allah akan banyak pilih capres dari kami," kata Ace.

Ia mengklaim punya data soal kecenderungan dukungan pemilih yang memilih Demokrat untuk memilih Jokowi-Ma'ruf.

Demokrat bebaskan kadernya

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo. tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata  Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader  mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai.

Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.

Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.