Salin Artikel

Alasan Demokrat Tak Undang Prabowo dalam Pembekalan Caleg

Padahal, biasanya partai pengusung mengundang capresnya dalam acara tersebut. Pada pembekalan calegnya September lalu, PAN selaku partai pengusung turut mengundang Prabowo.

Saat ditanya alasan tak mengundang Prabowo, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan beralasan pembekalan caleg merupakan acara internal.

Karena itu, Demokrat hanya mengundang caleg dan pihak yang memberikan pembekalan, seperti pejabat partai, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Judul kami hari ini pembekalan caleg. Jadi bukan cara memenangkan pilpres. Caleg dulu. Karena itu, kami enggak mengundang. Internal kami saja ini. Kalian saja enggak boleh masuk tadi, kan," kata Hinca.

Meski demikian, Hinca mengatakan, Demokrat tetap serius mengusung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Dia mengatakan, tanda tangan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dirinya dalam format dukungan merupakan kesepakatan yang mengikat.

"Teman-teman, sikap Partai Demokrat sejak awal jelas. Tanda tangan saya dan Pak SBY. Dukungan kami jelas kepada Prabowo-Sandiaga sudah didaftar di KPU. Itu enggak usah diragukan. Lima bulan ke depan adalah masa kampanye. Yaitu pada caleg dan pilpresnya," kata Hinca.

"Apa yang kami lakukan sekarang adalah pada calegnya. Berjuanglah full untuk calegnya. Urusan pilpres, urusannya DPP. Nah karena itu masuk di Badan Pemenangan Nasional itu. Jadi kita bedakan. Hari ini kami fokus bicara caleg," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/10/18050041/alasan-demokrat-tak-undang-prabowo-dalam-pembekalan-caleg

Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke