Salin Artikel

Para Caleg Sebaiknya Publikasikan Data Profil Lengkap

Meskipun, tidak ada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan undang-undang yang mewajibkan caleg mengungkap data profilnya.

Dari hasil penelusuran Formappi terhadap Daftar Caleg Tetap (DPT) yang dipublikasikan di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 3.531 caleg yang tidak mempublikasikan data profilnya.

Sementara, hanya 4.460 caleg yang menyajikan data profil lengkap.

"Tidak ada hal yang kemudian sangat rahasia di profil standar itu. Sangat-sangat standar. Makanya jadi aneh kenapa yang standar itu tidak mau dipublikasikan," ujar Lucius saat ditemui di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (8/11/2018).

Lucius mengatakan, sikap para caleg yang tak ingin data profilnya dipublikasikan justru akan menimbulkan kecurigaan.

Ia menduga, banyak para caleg memiliki persoalan terkait rekam jejak dan tidak ingin diketahui oleh publik.

Selain itu, publik juga kesulitan untuk mencari latar belakang seorang caleg yang akan dipilih.

Sementara, situs KPU menjadi satu-satunya rujukan untuk mengetahui identitas caleg.

"Tidak mau menampilkan jati diri itu hampir pasti hanya mau menyembunyikan rekam jejak. Bisa jadi dia menutupi rekam jejak," kata Lucius.

Formulir pencalonan sebagai calon anggota legislatif untuk semua tingkatan mewajibkan caleg mengisi data riwayat hidupnya.

Di formulir itu terdapat data yang harus diisi, antara lain nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status pernikahan, nomor induk kependudukan, riwayat pendidikan, pekerjaan, organisasi, penghargaan, kursus yang pernah diikuti, motivasi pencalonan dan target yang hendak dicapai jika terpilih.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/09/10363591/para-caleg-sebaiknya-publikasikan-data-profil-lengkap

Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke