Salin Artikel

Polemik "Tampang Boyolali" yang Berbuntut Panjang...

Rekaman video pidato itu viral karena pada salah satu bagian Prabowo menyebutkan kata-kata "tampang Boyolali".

Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa Jakarta dipenuhi gedung menjulang tinggi dan hotel-hotel mewah.

Ia menyebutkan beberapa hotel berbintang di Ibu Kota. Namun, ia yakin warga Boyolali tidak pernah menginjakkan kaki di hotel mewah itu.

"Tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk ke hotel-hotel tersebut. Betul?” tanya Prabowo.

“Betul,” jawab mereka yang hadir di acara itu.

"Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir. Karena tampang kalian tidak tampang orang kaya, tampang-tampang kalian, ya tampang Boyolali ini, betul?” kata Prabowo lagi.

Demo dan dilaporkan ke polisi

Dampak dari pernyataan itu, seorang pria kelahiran Boyolali bernama Dakun melaporkan Prabowo ke Polda Metro Jaya.

Dia mengatakan, ucapan Prabowo telah menyinggung warga Boyolali.

"Saya asli dari Boyolali. Kami merasa tersinggung dengan ucapan Prabowo bahwa masyarakat Boyolali itu kalau masuk mal atau masuk hotel itu diusir karena tampangnya itu tampang Boyolali," kata Dakun.

Sementara itu, di Boyolali, ribuan warga memadati Balai Sidang Mahesa Boyolali, Minggu (4/11/2018).

Mereka memprotes pernyataan Prabowo karena pernyataan itu dianggap merendahkan martabat warga Boyolali.

Warga melakukan aksi konvoi di jalan menggunakan sepeda motor sambil membawa spanduk #SaveTampangBoyolali.

Bahkan, warga turut mengarak bendera merah putih raksasa berukuran 50x10 meter keliling jalan untuk menunjukkan warga Boyolali adalah warga Indonesia.

Dinilai dipolitisasi

Atas semua keributan itu, para politisi pendukung Prabowo-Sandiaga pun angkat bicara.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menilai, ucapan Prabowo telah dipolitisasi.

Eddy khawatir segala ucapan Prabowo akan selalu ditanggapi secara politis.

"Saya prihatin segala sesuatu yang diucapkan itu rawan untuk dipolitisir. Coba kita ber-khuznudzon, berprasangka baik atas setiap kata dan tutur yang diucapkan," ujar Eddy.

Padahal, Prabowo tidak bermaksud mendiskriminasi warga Boyolali. Prabowo juga tidak bermaksud mengejek atau merendahkan mereka.

Namun, pernyataan itu menjadi polemik karena ada pihak yang memolitisasi.

"Kita, kan, sering dengar istilah ndeso dan lain-lain. Saya kira itu bukan berarti kita merendahkan seseorang atau pihak tertentu atau kelompok tertentu. Tidak ada sama sekali," ujar Eddy.

Sementara itu, juru bicara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Faldo Maldini, berharap agar istilah "tampang Boyolali" tidak dipelintir maknanya.

"Saya berharap isu ini mengarah ke substansi, kenapa kesejahteraan pedesaan gagal terangkat? Jangan dipelintir untuk memancing kebencian. Siapa pun yang menang, warga harus jadi yang paling untung," kata Faldo.

Prabowo bingung

Prabowo pun mengaku bingung atas polemik yang muncul atas pernyataannya.

Menurut dia, gurauannya sering kali dipermasalahkan.

Saat menghadiri deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandiaga (Kopassandi), Minggu (4/11/2018), di Lapangan Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Prabowo berseloroh harus berhati-hati berbicara di depan massa karena banyak kamera televisi yang merekamnya.

Ia pun bercerita tentang pernyataan-pernyataannya yang dipersoalkan.

"Saya baru keliling kabupaten-kabupaten di Jateng dan Jatim. Mungkin Saudara monitor. Saya juga bingung, kalau saya bercanda dipersoalkan. Kalau saya begini dipersoalkan, begitu dipersoalkan," ujar Prabowo.

Dia tidak menyebut gurauan mana yang ia maksud. Apakah terkait polemik "Tampang Boyolali" yang ramai saat ini.

Namun, ia memahami bahwa keramaian seperti ini lumrah terjadi dalam tahun politik.

"Saya tahu, tapi ini adalah politik. Ini adalah musim politik," kata Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/05/06322131/polemik-tampang-boyolali-yang-berbuntut-panjang

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke