Salin Artikel

Menteri Eko: Pertama Dalam Sejarah RI, Bangun Jalan Desa 158.691 Km

"Ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Indonesia, jalan desa yang dibangun 158.691 kilometer. Bahkan, yang mendekati angka itu saja tidak ada," ujar Eko dalam acara diskusi di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Jalan desa itu, lanjut Eko, merupakan hasil dari program dana desa.

Diketahui, tahun 2015, pemerintah menggelontorkan Rp 20,67 triliun bagi 74.093 desa dengan tingkat penyerapan 82,72 persen. Tahun 2016, pemerintah menggelontorkam Rp 46,98 triliun bagi 74.754 desa dengan tingkat penyerapan 97,65 persen.

Sementara, tahun 2017, pemerintah menggelontorkan Rp 60 triliun bagi 74.910 desa dengan tingkat penyerapan 98,54 persen.

"Pada 2015 wajar jika tingkat penyerapannya hanya 82,67 persen karena waktu itu, ini adalah program baru dan sumber daya manusianya belum memahami benar. Wajar ya," kata Eko.

Adapun tahun 2018 ini, pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun bagi 74.956 desa.

Jalan desa, lanjut Eko, adalah salah satu kegiatan produksi yang ditunjang oleh dana desa. Selain jalan desa, dana desa sejak 2015 juga telah menghasilkan 6.932 pasar desa, 39.351 unit irigasi, 942.927 fasilitas air bersih dan 1.028.225 meter jembatan penghubung desa.

Dana desa, dikatakan, juga menunjang aspek kualitas hidup bagi masyarakat desa. Antara lain, program dana desa berhasil membangun 24.005.604 meter drainase, 178.034 unit MCK, 8.028 Polindes, 48.694 Paud dan 3.026 unit.

Seluruh pencapaian dari program dana desa itu, menurut Eko, sudah menuai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

"Dalam tiga tahun, pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat desa itu meningkat. Catatan saya, tahun 2014 itu pendapatan per kapitanya Rp 540.000 per bulan. Tahun 2018, meningkat jadi di atas Rp 800.000 per bulan," ujar Eko.

"Apabila program dana desa ini kami dorong untuk dioptimalkan kembali, kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat desa itu menjadi Rp 1 juta pada 2020," lanjut dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/16332951/menteri-eko-pertama-dalam-sejarah-ri-bangun-jalan-desa-158691-km

Terkini Lainnya

Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Nasional
12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

Nasional
Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Nasional
BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke