Salin Artikel

Bagaimana Kelanjutan Seleksi CPNS di Sulteng dan NTB? Ini Keputusan BKN

Penundaan ini karena bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Bencana itu berdampak di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong.

"Tadi malam Pansel memutuskan bahwa untuk yang melamar di sana, itu di-pending sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan," kata Ridwan dalam konferensi pers di Gedung BKN, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

"Karena apa? Karena mereka tidak banyak dapat kesempatan, infrastruktur yang rusak, listrik juga enggak ada," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, panitia saat ini masih menyusun langkah-langkah khusus untuk menangani persoalan tersebut.

Selain itu, panitia juga fokus mencari lokasi yang aman untuk persiapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Bagaimana dengan mereka yang memilih kementerian dan lembaga? Mereka juga kesulitan karena Kemenkumham, Kemenristek, Kemendikbud, Kejagung itu, misalnya, membutuhkan mereka mengirimkan berkas fisik," ujar Ridwan.

"Namun, PT Pos (Indonesia) tidak atau belum 100 persen service-nya. Sehingga mereka kesulitan. Nah, nanti akan kami lihat apakah bisa teman-teman di sana ikut dengan skema yang sama atau harus di-pending juga," lanjut dia.

Sementara, di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga dilanda gempa pada Agustus lalu, Ridwan memastikan tahapan seleksi tetap mengikuti jadwal nasional.

Sebab, kata dia, pemerintah dan masyarakat NTB telah menyatakan kesiapannya mengikuti tahapan yang sudah ditentukan.

"Di NTB itu tetap di-schedule nasional karena baik masyarakat dan pemda menyatakan mereka siap 100 persen. Kita tinggal cari tempat yang bisa dipakai (untuk tes SKD dan SKB)," kata Ridwan.

.

.

.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/16/17480181/bagaimana-kelanjutan-seleksi-cpns-di-sulteng-dan-ntb-ini-keputusan-bkn

Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke