Salin Artikel

Begini Strategi Ketum Kadin Kampanyekan Jokowi-Ma'ruf di Kalangan Pengusaha

Paling mendasar, dirinya berkampanye dengan menggunakan data.

Pengusaha adalah kalangan yang paling mengerti keadaan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Dengan menyajikan data dan perhitungan perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi, Rosan yakin kalangan pengusaha bisa membuat pilihan terbaik.

"Dengan melihat performance dan data yang ada, mereka kan juga bisa memilih ya, kadang-kadang dari saya nge-push sedikit lah supaya ini lho datanya seperti ini," kata Rosan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Selain itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) itu mengklaim juga akan memberikan gambaran manfaat yang bakal berdampak untuk dunia usaha, jika nantinya Jokowi kembali terpilih menjadi presiden.

Ia mencontohkan, adanya Undang-Undang Tenaga Kerja yang akan memperbaiki iklim investasi. Dengan Undang-Undang tersebut, akan tercipta pula lapangan pekerjaan yang semakin banyak.

"Berarti penyerapan tenaga kerja baru, nah kan bapak presiden sudah tahu apa yang perlu disempurnakan dan oleh sebab itu kebijakan ini akan lebih baik dan disempurnakan di periode ke depannya," ujar Rosan.

Meski demikian, Rosan menyangkal dirinya menggunakan jejaringnya dalam Kadin untuk ikut mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Ia mengaku, kapasitasnya sebagai Wakil Ketua TKN membawa nama pribadi dan tidak berhubungan dengan Kadin. Di dalam tubuh Kadin pun, kata Rosan, setiap pribadi punya pilihan politiknya masing-masing.

"Enggak (menggunakan jejaring Kadin), jejaring saya di Kadin ini orang independen, saya di TKN sebagai kapasitas pribadi dan saya juga mengerti di Kadin semua bendera semua warna itu ada," terang dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/15/20325701/begini-strategi-ketum-kadin-kampanyekan-jokowi-maruf-di-kalangan-pengusaha

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke