Salin Artikel

PKS: Kepolisian Cepat Proses Kasus Ratna, tapi Tak Respons Kasus Lain

Pihak Polda Metro Jaya melayangkan surat pemanggilan terhadap Amien untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet pada 2 Oktober 2018.

Sementara pada 2 Oktober 2018, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, didampingi Amien Rais, baru menggelar konferensi pers untuk merespons pengakuan Ratna.

Selain itu, kepolisian juga baru menetapkan Ratna sebagai tersangka pada 4 Oktober 2018.

"Ini mengindikasikan sesuatu yang layak untuk dikritisi karena kan kalau beliau dipanggil, sementara Bu Ratna bukan orang yang berstatus bermasalah dari segi hukum, beliau (Amien) dipanggi saksi, saksi sebagai apa?" ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurut Hidayat, hal tersebut menunjukkan ada upaya stigmatisasi terhadap Amien Rais.

Ia juga menilai polisi terlalu cepat dalam merespons kasus Ratna Sarumpaet. Sementara, kata Hidayat, banyak kasus serupa yang ditangani secara berbeda oleh kepolisian.

"Seperti ada stigmatisasi atau kemudian dalam tanda kutip begitu cepatnya kemudian permasalahan ini dikaitkan dan dipanggil, atau direspons secara cepat pengaduan dari pihak-pihak yang terkait dengan Pak Prabowo dan kawan-kawan yang kemarin menyampaikan kebohongan dari Bu Ratna," kata Hidayat.

"Sementara kan sudah begitu banyak juga kasus dilaporkan kepada polisi kebetulan dari pihak sebelah pendukung sebelah sana. Tidak ada progres, respons dari polisi untuk memanggil apalagi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut," tuturnya.

Amien Rais sebelumnya merasa janggal terkait pemanggilannya ke Polda Metro Jaya. Hal itu ia ungkapkan saat akan memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.

"Ini kita lihat surat panggilan untuk saya tertanggal 2 Oktober 2018. Ini surat asli. Padahal kita semua tahu Ratna Sarumpaet baru ditangkap oleh kepolisian setelah tanggal 2 Oktober, yaitu tanggal 4 Oktober 2018. Ini sangat janggal," kata Amien.

Ia menuturkan, pada saat itu Ratna belum memberikan keterangan apapun kepada kepolisian. Amien heran mengapa surat itu terbit terlebih dulu.

"Kok surat panggilan saya udah jadi duluan. Apakah ini upaya kriminalisasi?" ujarnya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan soal surat pemanggilan Amien Rais.

Menurut Argo, pada 2 Oktober 2018, polisi telah menaikkan status kasus Ratna Sarumpaet ke tahap penyidikan.

"Tangal 2 (Oktober 2018, kasus hoaks Ratna Sarumpaet) sudah naik ke penyidikan, sudah ada laporan polisi. Jadi dasarnya jangan penangkapan Bu Ratna Sarumpaet, tanggal 2 Oktober itu muncul LP (Laporan Polisi)," ujar Argo saat dihubungi, Rabu (10/10/2018).

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/15535981/pks-kepolisian-cepat-proses-kasus-ratna-tapi-tak-respons-kasus-lain

Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke