Salin Artikel

H+11 Bencana Sulteng, Apa yang Sudah Dilakukan?

Data terakhir yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (8/10/2018), sebanyak 1.948 orang meninggal dunia karena bencana tersebut.

BNPB juga mencatat, ada 835 orang hilang, dan 10.679 orang luka berat. Sementara, 74.444 jiwa mengungsi di 147 titik.

Selain itu, dilaporkan 65.733 rumah dan 2.736 sekolah rusak.

Selain evakuasi, penanganan medis dan jenazah juga terus dilakukan.

Tak hanya itu, bantuan logistik terus diupayakan. Dilaporkan, logistik makanan terus berdatangan, baik melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules dan helikopter, melalui jalur darat, mau pun jalur laut menggunakan KRI Makassar.

Logistik memasuki Kota Palu dengan pengawalan aparat kepolisian.

Pemulihan ekonomi terus didorong di wilayah terdampak bencana. Toko, pusat perbelanjaan, pasar, warung, kantor pemerintahan, hingga sekolah, sudah kembali dibuka.

Tujuannya, untuk mempercepat pemulihan roda ekonomi.

"Secara umum penanganan distribusi logistik berjalan sudah dengan baik, dan ekonomi sudah mulai pulih," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (8/10/2018).

Percepatan pemulihan infrastruktur juga terus dilakukan seperti aliran listrik, pasokan BBM, telekomunikasi, hingga perbaikan jalan.

Pemerintah juga mulai membahas rencana relokasi warga dari wilayah rawan bencana. 

"Balaroa dan Petobo akan direlokasi. Namun untuk lokasi masih akan didiskusikan dengan Badan Geologi, BMKG, dan pakar lainnya," ujar Sutopo.

Ada pun, hunian tetap masih dalam upaya pembangunan. Warga akan tinggal di hunian sementara (huntara).

Pembangunan huntara dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diperkirakan memakan waktu 2 bulan dalam pembuatannya.

"Untuk menunggu relokasi, mereka kita tempatkan di huntara. Kan kasian kalau mereka masih menunggu di tenda-tenda pengungsian," kata Sutopo.

.

.

.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/08004181/h11-bencana-sulteng-apa-yang-sudah-dilakukan

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke