Menteri LHK Minta Dukungannya terhadap Pencabutan Izin Reklamasi 13 Pulai Tak Dinilai Politis

Sebelumnya dikatakan bahwa Anies telah berkoordinasi dengan Siti terkait keputusan pencabutan tersebut.

"Nanti dulu, ini bukan soal dukung mendukung," ujarnya di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Minggu (30/9/2018).

Menurut dia, Kementerian LHK hanya melihat pada aspek koherensi antara keputusan pemerintah pusat dengan daerah.

Menurutnya, keputusan Anies untuk mencabut izin reklamasi tersebut sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pendapatnya tersebut disampaikan langsung saat Siti bertemu dengan Anies.

"Pak Gubernur kan ketemu saya, saya mengatakan 'Pak Gubernur, sebenarnya yang paling penting, pemerintah daerah itu koherensi kebijakannya sama pusat harus ada, dan yang diambil oleh Pak Gubernur itu koherensinya ada'," terang dia.

Selain itu, Siti juga melihat adanya keselarasan untuk mengatur tata ruang empat pulau yang sudah terlanjur dibangun menjadi tempat publik. Keempat pulau tersebut, yang terdiri dari C, D, G, dan N, tidak dicabut izinnya karena sudah dibangun. 

Anies mengatakan, keempatnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Sementara pihak Siti juga merekomendasikan tempat tersebut digunakan untuk kebutuhan sosial masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang belum dibangun, pada Rabu (26/9/2018).

Anies mengaku telah berkoordinasi dengan Siti soal keputusannya tersebut.

Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya menyebut, Anies berkoordinasi dengan Siti pekan lalu.

"Minggu lalu kan Pak Gubernur ketemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di situ kami sampaikan dan Ibu Menteri mengatakan, apa yang dilakukan atau yang menjadi kebijakan sudah koheren istilah beliau, maksudnya koheren itu sejalan," ujar Marco, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

Dia menghentikan proyek reklamasi tersebut untuk memenuhi janji kampanyenya bersama Sandiaga Uno, pada Pilkada DKI Jakarta 2017.