Salin Artikel

Ratusan Korban Gempa dan Tsunami Palu-Donggala Masih Butuh Bantuan

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal di Kota Palu mencapai 384 orang. Selain itu, 29 orang dilaporkan hilang dan 540 orang luka berat.

Jumlah tersebut masih sangat mungkin bertambah lantaran proses evakuasi masih terus dilakukan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, saat ini masyarakat yang terdampak gempa dan tsunami masih terus membutuhkan bantuan.

"Kondisi saat ini masyarakat masih terus membutuhkan bantuan," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (29/9/2018).

Kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat terdampak antara lain BBM, air minum, obat-obatan, tenaga medis, tenda pengungsi, bahan makanan, alat penerangan, genset, kain kafan, dan kantong mayat.

Selain itu, masih diperlukan pula tenda, terpal, selimut, makanan bayi dan anak, alat berat, tim SAR, hingga perbaikan listrik dan jalur komunikasi.

Supaya bantuan yang disampaikan mencukupi, BNPB mendorong kabupaten/kota di sekitar Palu dan Donggala, juga provinsi dan nasional, untuk mengerahkan bantuan.

"Sampai saat ini kita melihat potensi bantuan nasional masih mencukupi, mengatasi dampak di Palu dan Donggala," ujar Sutopo.

Meski bantuan telah dikerahkan sejak Jumat malam, namun, kata Sutopo, belum seluruh wilayah terdampak mendapatkan saluran bantuan karena akses yang terputus akibat gempa.

"Bantuan diarahkan ke Donggala dan Palu. Perlu waktu untuk menjangkau daerah-daerah sepert ini walaupun seluruh tenaga dikerahkan," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/29/20100061/ratusan-korban-gempa-dan-tsunami-palu-donggala-masih-butuh-bantuan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke