Salin Artikel

Alissa Wahid Sebut Gusdurian Tak Ikut Berpolitik Praktis

Alissa mengibaratkan posisi Gusdurian seperti berjalan di rel kereta api yang lurus. Artinya, Gusdurian juga  harus memiliki kredibilitas dan tidak menjalani politik praktis, apalagi mengkampanyekan Capres dan Cawapres tertentu.

“Saya dan Yenni dalam banyak hal itu sama, cuma stategi kami berbeda, kami bagi bagi tugas. Yenni strategi politik, saya tidak bisa ikut garis politik Gus DuD," kata Alissa.

Dalam kesempatan itu, Alissa menegaskan bahwa dirinya sebagai Pimpinan Gusdurian idak akan mencederai amanat dari para Gusdurian yang selama ini berperan merawat perjuangan di ranah masyarakat dan gerakan masyarakat sipil.

"Tetapi atas nama Gusdurian tidak boleh saya berpolitik, karena garisnya tidak boleh berpolitik praktis, saya nyoblos tapi saya tidak akan kasih tahu siapa yang saya coblos, karena itu sama saja dengan menggandaikan garis perjuangan Gusdurian” tekannya.

"Saya sadar diri untuk tidak menunjukkan pilihan politik saya. Karena ini soal lokomotif yang panjang di seluruh indonesia, kita tidak akan lagi bisa mengkritisi kebijakan publik dan lain lain karena kita tidak memiliki kredibiltas lagi,” lanjutnya dengan tekanan mendalam.


Namun, Alissa tidak akan menghalangi hak politik para Gusdurian. Mereka dipersilakan berpolitik tetapi tidak mengatasnamakan Gusdurian.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/29/08341851/alissa-wahid-sebut-gusdurian-tak-ikut-berpolitik-praktis

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke