Salin Artikel

Kelakar Prabowo soal Menteri Susi yang Akan Kena "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar mengenai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang akan segera diganti oleh Presiden Joko Widodo.

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi narasumber bedah buku "Paradoks Indonesia", bersama purnawirawan TNI/Polri, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).

Awalnya, Prabowo mengkritik sistem ekonomi Indonesia saat ini yang dinilai telah menyimpang dari amanat Konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Sebab, banyak sumber daya kekayaan alam yang justru dimanfaatkan oleh pihak asing.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengutip pernyataan dua menteri di Kabinet Kerja dari pemberitaan media massa untuk mendukung argumennya tersebut. Salah satunya adalah Susi Pudjiastuti.

Dalam pemaparannya, ia menampilkan gambar Susi lengkap dengan pernyataan soal jumlah kerugian negara di sektor perikanan mencapai Rp 2.000 triliun hingga Rp 3.000 triliun.

"Waktu saya bicara kebocoran Rp 1.000 triliun yang saya hitung, saya diejek, saya ditertawakan. Tapi saya tidak gentar," ujar Prabowo.

"Ternyata malah menteri pemerintah ini mengatakan lebih dari saya. Ibu Susi mungkin kena reshuffle beliau ini. Jawabannya kurang enak," ucapnya sambil tertawa. Sontak peserta acara bedah buku juga ikut tertawa.

Selain itu, Prabowo juga mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mengungkapkan adanya kebocoran ekonomi karena devisa tidak kembali.

Di sisi lain, kata Prabowo, Kementerian Keuangan pernah menyatakan ada uang negara sebesar Rp 11.000 triliun yang berada di luar negeri.

"Berarti kan benar ada aliran ke luar. Buku saya sudah dibenarkan oleh tokoh-tokoh pemerintah sekarang. Pemerintah mengakui apa yang saya bicarakan," kata Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/22/17593741/kelakar-prabowo-soal-menteri-susi-yang-akan-kena-reshuffle

Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke