Hasto: Jokowi Sudah Jalankan Pakta Integritas Ijtima Ulama

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto mengatakan, semua pihak bebas menentukan pilihan politik.

"Sikap tim kampaye, kami percaya bahwa kebebasan berpendapat, berkumpul, termasuk untuk menyampaikan aspirasi memberikan dukungan kepada pasangan calon mana, itu kami hormati," tutur Hasto di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Dukungan tersebut diberikan usai Prabowo menandatangani pakta integritas yang disodorkan oleh GNPF.

Terkait pakta integritas tersebut, Hasto mengklaim Jokowi sudah menjalankannya selama masa pemerintahan.

Menurut Hasto, Jokowi sudah bukan sekadar janji "hitam di atas putih", melainkan sudah merealisasikannya.

"Pak Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya juga melakukan apa yang menjadi pakta integritas yang dihasilkan dari ijtima ulama tersebut di mana Jokowi juga menjalankan program-program keumatan dengan sangat baik," terangnya.

"Jadi Pak Jokowi bukan dalam dataran janji, bukan dataran opini, tetapi sudah dalam wilayah kerja nyata, kerja konkret untuk rakyat, dan itu berdasarkan aspirasi yang juga disampaikan oleh para tokoh tokoh agama," lanjut Hasto.

Pada Minggu (16/9/2018), Prabowo menandatangani pakta integritas berisi 17 poin kontrak politik.

Pakta itu diteken oleh Prabowo dan perwakilan peserta Ijtima Ulama II, yaitu KH Abdul Rosyid Abdullah Syafii serta Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak.

Poin 1-15 berisikan hal-hal umum seperti melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung nilai-nilai religius dan etika, mementingkan rakyat, menjaga keutuhan NKRI, menjaga kekayaan alam nasional dan lain-lain.

Lalu, poin ke-16 dari pakta integritas GNPF Ulama yang disetujui Prabowo menyebutkan siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia.

Untuk poin terakhir menyebutkan untuk menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.