Salin Artikel

Airlangga Minta Caleg Golkar Aktif di Media Sosial

"Diharapkan seluruh caleg Partai Golkar memiliki media sosial yang aktif dan DPP tentu akan melakukan monitoring terhadap aktivitas dan pemberitaan di daerahnya," kata Airlangga saat menutup lokakarya kampanye dan bimbingan teknis caleg Golkar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (15/9/2018).

Hadir dalam acara tersebut para bakal caleg Golkar yang akan bertarung memperebutkan 575 kursi DPR RI.

Setelah caleg kembali ke daerah pilihannya masing-masing, Airlangga juga meminta mereka memetakan seluruh tokoh agama, masyarakat, maupun pemuda untuk meningkatkan dukungan.

"Tentunya juga dengan memerhatikan kondisi peta dengan pesaing," ujarnya. 

Airlangga meyakini, jika para caleg Golkar bisa membangun basis massa lewat medsos dan langsung di lapangan, maka mereka bisa meraup suara sebanyak-banyaknya pada Pilpres 2019.

"Saya yakin tugas utama itu sudah dipersiapkan dengan matang, dan tugas Bapak dan Ibu memang untuk memenangkan pemilu legislatif di tahun 2019," kata Airlangga.

Terkait hasil survei yang masih menempatkan Golkar di peringkat ketiga di bawah PDI-P dan Gerindra, Airlangga meminta para kadernya tidak berkecil hati.

Sebab, masih ada waktu sampai tujuh bulan ke depan untuk meningkatkan elektabilitas partai.

"Pemilu itu bukan hasil survei, pemilu itu pada 17 April 2019, jadi tentu kita masih ada 7 bulan dan dengan jaringan partai Golkar, kita optimis bahwa target-target itu bisa dicapai," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/15/15160961/airlangga-minta-caleg-golkar-aktif-di-media-sosial

Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke