Menurut Perindo, Perlu Revisi UU Pemilu untuk Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

MA telah membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa seharusnya semangat anti-korupsi tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang terkait partai politik dan pemilu.

Dengan begitu, parpol terikat untuk mengajukan caleg-caleg yang memang bersih dari perilaku koruptif.

"Pelajaran penting itu adalah karena selama ini kita berpolemik dalam waktu yang sangat lama terkait dengan boleh tidaknya caleg dari eks koruptor, sesuai dengan semangat KPU," terang Rofiq ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

"Bila semangat (anti-korupsi) ini dituangkan dalam Undang-undang maka keputusan MA ini tidak perlu terjadi dan KPU tidak perlu lagi menjadi pemeran pengganti parpol yang seharusnya melakukan itu," sambung dia.

Kini setelah "izin" diberikan bagi eks koruptor untuk menjadi caleg, Rofiq mengatakan partai politik harus menggunakan hati nuraninya.

"Untuk keputusan MA, kembali kepada hati nurani partai masing-masing. Hukum harus ditegakan tapi moral politik juga harus dijadikan pegangan," tuturnya.

Sementara untuk Perindo, ia memastikan partainya akan tetap menolak para eks koruptor yang ingin maju sebagai caleg. Hal itu berlaku pula bagi caleg eks koruptor yang sudah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui sidang ajudikasi.

"Sejak awal Partai Perindo sangat melarang keras agar tidak memasukkan caleg-caleg yang pernah menjadi tahanan korupsi, dan ini berlaku di semua tingkatan," ungkap Rofiq.

Diketahui bahwa terdapat dua caleg mantan napi korupsi yang diloloskan Bawaslu, yang berasal dari Partai Perindo.

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah memutus uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.

Berdasarkan UU Pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik.